Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Di...

Pasal 2

(1) Tata Naskah Dinas dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan Naskah Dinas di Kementerian/Badan. (2) Tata Naskah Dinas bertujuan: a. sebagai sarana efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan tugas pemerintahan di Kementerian/ Badan menjadi autentik, terpercaya, memiliki kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan; b. memperlancar tata komunikasi kedinasan dalam bentuk tulisan yang efektif dan efisien melalui kesepahaman/kesamaan persepsi/ pengertian bahasa dan penafsiran serta keterpaduan dalam pengelolaan Naskah Dinas di Kementerian/Badan; c. mempermudah pengendalian Naskah Dinas; dan d. tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Tata Naskah Dinas. (3) Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jenis, susunan dan bentuk Naskah Dinas; b. pembuatan Naskah Dinas; c. pengamanan Naskah Dinas; d. pejabat penanda tangan Naskah Dinas; dan e. pengendalian Naskah Dinas.

Pasal 43

Koreksi

(1) Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat: a. penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses Naskah Dinas, yang disesuaikan dengan kepentingan dan substansi Naskah Dinas; b. perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses yang meliputi: 1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses; 2. pemberian nomor seri pengaman atau security printing; dan 3. pembuatan dan pengawasan Naskah Dinas. (2) Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. sangat rahasia; b. rahasia; c. terbatas; dan d. biasa/terbuka. (3) Pengaturan terkait klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Menteri mengenai sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Kementerian/Badan. (4) Hak akses terhadap Naskah Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada: a. Menteri/Kepala dan/atau pihak yang berwenang untuk Naskah Dinas dengan tingkat sangat rahasia, rahasia dan terbatas; dan b. Seluruh pejabat dan pegawai serta masyarakat untuk Naskah Dinas dengan tingkat biasa/terbuka. (5) Pemberian nomor seri pengaman terhadap Naskah Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal pembuatan nomor seri pengamanan dan pencetakan pengamanan dapat dikoordinasikan dengan lembaga teknis terkait. (6) Pembuatan dan pengawasan Naskah Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Naskah Dinas yang bersifat rahasia dan terbatas dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi bidang ketatausahaan. (7) Rincian pengamanan Naskah Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

(1) Dalam rangka pengamanan Naskah Dinas pada media rekam elektronik, harus memuat fitur pengamanan Naskah Dinas dan pencadangan data dengan memperhatikan klasifikasi keamanan dan akses informasi yang terkandung dalam Naskah Dinas. (2) Terhadap Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang memiliki klasifikasi keamanan yang sangat rahasia, rahasia dan terbatas dapat menggunakan sandi tertentu sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 45

Koreksi

(1) Pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Dinas dapat memberikan Mandat kepada pejabat pemerintahan lain yang menjadi bawahannya untuk menandatangani Naskah Dinas, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penggunaan wewenang Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyebut: a. atas nama (a.n.); b. untuk beliau (u.b.); c. pelaksana tugas (Plt.); atau d. pelaksana harian (Plh.). Bagian 2 Atas Nama

Pasal 46

Koreksi

(1) Penggunaan “atas nama” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam hal pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Dinas melimpahkan kepada pejabat dibawahnya. (2) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan “atas nama” meliputi: a. pelimpahan wewenang dalam bentuk tertulis; b. materi wewenang yang dilimpahkan menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan; dan c. tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan naskah dinas berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang. (3) Batasan kewenangan ”atas nama” dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian 3 Untuk Beliau

Pasal 47

(1) Penggunaan “untuk beliau” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal pejabat yang diberi kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat dibawahnya. (2) Penggunaan “untuk beliau” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah “atas nama”. (3) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan “untuk beliau” meliputi: a. pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat struktural dibawahnya; b. materi yang ditangani merupakan tugas dan tanggung jawabnya; c. dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pengganti (pelaksana tugas atau pelaksana harian); dan d. tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa. (4) Batasan kewenangan ”untuk beliau” dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian 4 Pelaksana Tugas

Pasal 48

(1) Penggunaan “pelaksana tugas” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c dilakukan oleh pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. (2) Pelimpahan wewenang “pelaksana tugas” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam bentuk tertulis, dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (3) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai dengan pejabat yang definitif ditetapkan. (4) Batasan kewenangan “pelaksana tugas” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian 5 Pelaksana Harian

Pasal 49

(1) Penggunaan “pelaksana harian” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d dilakukan oleh pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari pejabat definitif yang berhalangan sementara. (2) Pelimpahan wewenang “pelaksana harian” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam bentuk tertulis. (3) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai dengan pejabat yang definitif kembali di tempat. (4) Batasan kewenangan “pelaksana harian” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Susunan dan bentuk Mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 51

Koreksi

(1) Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan: a. pengendalian Naskah Dinas masuk; dan b. pengendalian Naskah Dinas keluar. (2) Rincian pengendalian Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 52

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 233); dan b. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 280), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2025 MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, Œ ROSAN PERKASA ROESLANI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RINCIAN, SUSUNAN, DAN BENTUK TATA NASKAH DINAS BAB I JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS ................................ 23 A. Peraturan Menteri ................................................................................... 23 B. Instruksi ................................................................................................. 23 C. Surat Edaran .......................................................................................... 25 D. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP) .......... 28 E. Keputusan .............................................................................................. 28 F. Surat Perintah atau Surat Tugas ............................................................. 32 G. Nota Dinas .............................................................................................. 36 H. Memorandum .......................................................................................... 38 I. Disposisi ................................................................................................. 40 J. Surat Undangan Internal ........................................................................ 45 K. Surat Dinas ............................................................................................. 49 L. Surat Undangan Eksternal ...................................................................... 52 M. Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama ............................................. 56 N. Surat Kuasa ............................................................................................ 62 O. Berita Acara ............................................................................................ 65 P. Surat Keterangan .................................................................................... 67 Q. Surat Pengantar ...................................................................................... 70 R. Pengumuman .......................................................................................... 72 S. Laporan ................................................................................................... 74 T. Telaah Staf .............................................................................................. 76 U. Siaran Pers .............................................................................................. 78 V. Sertifikat ................................................................................................. 80 W. Piagam .................................................................................................... 83 X. Daftar Hadir ............................................................................................ 85 BAB II PEMBUATAN NASKAH DINAS .............................................................. 88 A. Prosedur pembuatan Naskah Dinas ........................................................ 88 1. Perumusan Naskah Dinas ................................................................... 88 2. Pembentukan Naskah Dinas ............................................................... 88 B. Penggunaan Lambang Negara dan Logo .................................................. 94 1. Penggunaan Lambang Negara .............................................................. 94 2. Penggunaan Logo ................................................................................ 99 C. Penomoran Naskah Dinas ....................................................................... 99 D. Pembubuhan Tanda Tangan ................................................................. 101 E. Pembubuhan Paraf ................................................................................ 102 1. Pembubuhan Paraf Naskah Dinas Media Elektronik .......................... 102 2. Pembubuhan Paraf Naskah Dinas Media Kertas ................................ 102 F. Penggunaan Cap Dinas ......................................................................... 105 G. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan dan Ralat Naskah Dinas ............. 108 1. Pengertian ......................................................................................... 108 2. Tata Cara Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat ............... 108 BAB III PENGAMANAN NASKAH DINAS ........................................................ 109 A. Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah Dinas....................... 109 B. Pemberian Kode Derajat Klasifikasi Keamanan dan Akses ..................... 109 C. Pemberian Nomor Seri Pengaman dan Security Printing ......................... 109 BAB IV PEJABAT PENANDA TANGAN NASKAH DINAS ................................. 113 A. Kewenangan Penandatanganan ............................................................. 113 B. Mandat .................................................................................................. 115 1. Atas nama (a.n.) ................................................................................ 115 2. Untuk beliau (u.b.) ............................................................................ 115 3. Pelaksana Tugas (Plt.) ........................................................................ 115 4. Pelaksana Harian (Plh.) ..................................................................... 115 BAB V PENGENDALIAN NASKAH DINAS ...................................................... 116 A. Pengendalian Naskah Dinas Masuk ...................................................... 116 B. Pengendalian Naskah Dinas Keluar ....................................................... 117

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

BAB III

BAB IV

Pasal 43

Pasal 44

BAB V

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

BAB VI

Pasal 51

BAB VII

Pasal 52

Pasal 53

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V