PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PERBAN Nomor 4 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB VI

TATA CARA SELEKSI, PENETAPAN, DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 40

(1) Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap nama calon anggota Bawaslu Provinsi yang ditetapkan dan disampaikan oleh Tim Seleksi kepada Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3). (2) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemaparan oleh calon anggota Bawaslu Provinsi dan wawancara oleh ketua dan/atau anggota Bawaslu. (3) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai peringkat calon anggota Bawaslu Provinsi dan pengganti antarwaktu dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan dalam rapat pleno. (4) Bawaslu MENETAPKAN sejumlah nama calon anggota Bawaslu Provinsi sesuai dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menjadi anggota Bawaslu Provinsi terpilih. (5) Pemilihan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui rapat pleno. (6) Anggota Bawaslu Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu. 6. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB Keenam

Pengucapan Sumpah/Janji

Pasal 44A

Koreksi

(1) Sebelum menjalankan tugas, anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS mengucapkan sumpah/janji. (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pelaksanaan pelantikan anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS. 13. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Koreksi

Penggantian antarwaktu anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dilakukan dengan ketentuan: a. anggota Bawaslu Provinsi, digantikan oleh calon anggota Bawaslu Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu; b. anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, digantikan oleh calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu; c. anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota; d. anggota Panwaslu Kelurahan/Desa digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan; atau e. anggota Panwaslu LN digantikan oleh calon anggota Panwaslu LN lainnya yang ditetapkan oleh Bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik INDONESIA setempat. 14. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 47A, Pasal 47B, Pasal 47C, Pasal 47D, dan Pasal 47E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

(1) Dalam hal calon anggota Bawaslu Provinsi dan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota urutan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dan huruf b tidak tersedia, penggantian antarwaktu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. calon pengganti antarwaktu dapat diambil dari daftar calon yang lolos pada tahapan tes kesehatan dan wawancara dalam hal tidak tersedia calon pengganti pada tahapan uji kelayakan dan kepatutan; dan b. dilakukan seleksi baru dalam hal tidak tersedia calon pengganti antarwaktu berdasarkan tahapan tes kesehatan dan wawancara. (2) Dalam hal calon anggota Panwaslu Kecamatan urutan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c tidak tersedia, penggantian antarwaktu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. calon pengganti antarwaktu dapat diambil dari daftar calon yang mengikuti tes tertulis dalam hal tidak tersedia calon pengganti berdasarkan tahapan seleksi tertulis; dan b. dilakukan seleksi baru dalam hal tidak tersedia calon pengganti berdasarkan tahapan tahapan tes wawancara, tahapan seleksi tertulis, dan tahapan penelitian administrasi. (3) Dalam hal calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa urutan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d tidak tersedia, penggantian antarwaktu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. calon pengganti antarwaktu dapat diambil dari daftar calon yang lolos tahapan penelitian administrasi dalam hal tidak tersedia calon pengganti berdasarkan tahapan tes wawancara; dan b. dilakukan seleksi baru dalam hal tidak tersedia calon pengganti berdasarkan tahapan tes wawancara dan tahapan penelitian administrasi.

Pasal 47B

(1) Dalam pelaksanaan mekanisme penggantian antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A ayat (1) huruf a, Bawaslu melakukan penelitian dan verifikasi terhadap calon anggota Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti dan memastikan calon anggota Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota masih memenuhi persyaratan sebagai anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Calon anggota Bawaslu Provinsi dan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dinyatakan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai pengganti antarwaktu anggota Bawaslu Provinsi atau pengganti antarwaktu anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui rapat pleno. (5) Penelitian, verifikasi, dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47C

Ketentuan mengenai pelaksanaan mekanisme penggantian antarwaktu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47B berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme penggantian antarwaktu Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A ayat (2) huruf a.

Pasal 47D

Ketentuan mengenai pelaksanaan mekanisme penggantian antarwaktu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47B berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme penggantian antarwaktu Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A ayat (3) huruf a.

Pasal 47E

Ketentuan mengenai pelaksanaan tata cara pembentukan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 39B berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan seleksi ulang untuk anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b. 15. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIIIA KETENTUAN LAIN-LAIN 16. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 51A, Pasal 51B, Pasal 51C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

Komposisi calon anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN dalam tahapan Pembentukan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 51B

Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh untuk penyelenggaraaan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh untuk penyelenggaraaan Pemilihan.

Pasal 51C

(1) Bawaslu menyusun pedoman Pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antarwaktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS. (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil rapat pleno.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2022 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. RAHMAT BAGJA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY

BAB VI

Pasal 40

BAB VI

Pasal 40

Pasal 40A

Pasal 41A

Pasal 42

Pasal 42A

Pasal 43A

Pasal 44A

Pasal 47

Pasal 47A

Pasal 47B

Pasal 47C

Pasal 47D

Pasal 47E

Pasal 51A

Pasal 51B

Pasal 51C

Pasal II

BAB Keenam

Pasal 44A

Pasal 47

Pasal 47A

Pasal 47B

Pasal 47C

Pasal 47D

Pasal 47E

Pasal 51A

Pasal 51B

Pasal 51C

Pasal II