KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2023 tentang SATUAN TUGAS PENINGKATAN TATA KELOLA INDUSTRI KELAPA SAWIT DAN OPTIMALISASI PENERTMAAN NEGARA

KEPPRES Nomor 9 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam rangka penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit, dibentuk Satuan T\rgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut Satuan T\.rgas.

Pasal 2

Satuan T[rgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Pasal 3

Pasal 9

Koreksi

Susunan organisasi Satuan T\rgas terdiri atas: a. Pengarah Ketua Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Pertanian; 4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional; 6. Jaksa Agung; 7. Panglima Tentara Nasional INDONESIA; 8. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA; 9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 1O. Kepala Badan Informasi Geospasial; dan 11. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Wakil Ketua I Wakil Ketua II Anggota b. Pelaksana Ketua Wakil Ketua I dan Tata Badan Wakil Menteri Keuangan; Wakil Menteri Agraria Ruang/Wakil Kepala Pertanahan Nasional; Wakil PRESTDEN Wakil Ketua II Sekretaris I Sekretaris II Anggota Deputi Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Deputi Bidang Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan lnvestasi; Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 1. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 4. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 5. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 6. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan; 7. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; 8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; 9. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan; 1O. Sekretaris Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 11. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 12.Direktur... L2. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 13. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian; 14. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri; 15. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 16. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 17. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial; 18. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara; 19. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet; 2O. Deputi Bidang Analisis Transaksi Keuangan, h.rsat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; 21. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus; 22. Asisten Teritorial Panglima Tentara Nasional INDONESIA; 23. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik INDONESIA; 24. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan 25. Staf ... 25. Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2023 tentang SATUAN TUGAS PENINGKATAN TATA KELOLA INDUSTRI KELAPA SAWIT DAN OPTIMALISASI PENERTMAAN NEGARA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15