KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1998 tentang PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI DEPOK

KEPPRES Nomor 84 Tahun 1998

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Membentuk Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di Depok, dan dalam Keputusan PRESIDEN ini selanjutnya disebut Kejaksaan Negeri Depok.

Pasal 2

Daerah hukum Kejaksaan Negeri Depok meliputi wilayah Kota Administratif Depok.

Pasal 3

Kejaksaan Negeri Depok, termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Depok, maka daerah hukum Kejaksaan Negeri Depok dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Cibinong. Pasal 5 …

Pasal 5

Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Depok, maka: a. Perkara pidana dan perkara lainnya yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Cibinong dan sudah diajukan kepada Pengadilan, tetap diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Cibinong; b. Perkara perdata dan perkara lainnya yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Cibinong tetapi belum diajukan kepada Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Depok.

Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, pelaksanaan tugas, wewenang serta fungsi Kejaksaan Negeri Depok, dibebankan pada anggaran Kejaksaan Agung.

Pasal 7

Penetapan tipe Kejaksaan Negeri, tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan Negeri Depok ditetapkan oleh Jaksa Agung, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara. Pasal 8 …

Pasal 8

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Pasal 1

Koreksi

Membentuk Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di Depok, dan dalam Keputusan PRESIDEN ini selanjutnya disebut Kejaksaan Negeri Depok.

Pasal 2

Daerah hukum Kejaksaan Negeri Depok meliputi wilayah Kota Administratif Depok.

Pasal 3

Kejaksaan Negeri Depok, termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Depok, maka daerah hukum Kejaksaan Negeri Depok dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Cibinong. Pasal 5 …

Pasal 5

Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, pelaksanaan tugas, wewenang serta fungsi Kejaksaan Negeri Depok, dibebankan pada anggaran Kejaksaan Agung.

Pasal 7

Pasal 8

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE