KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1983 tentang POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN

KEPPRES Nomor 46 Tahun 1983

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 1

Departemen Pertahanan Keamanan selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut Departemen, berkedudukan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara yang dipimpin oleh seorang Menteri yang ber- tanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

Pasal 2

Pasal 12

Koreksi

(1) Direktorat Jenderal Materiil, Fasilitas dan Jasa adalah unsur pelaksana sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen yang menangani pendayagunaan sumber daya di bidang materiil, fasilitas dan jasa berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Direktorat Jenderal Materiil, Fasilitas, dan Jasa dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Menteri. (3) Direktorat Jenderal Materiil, Fasilitas, dan Jasa menyelenggarakan fungsi : a. merumuskan kebijaksanaan teknis, menyiapkan program dan menyelenggarakan koordinasi dan supervisi pelaksanaan pembinaan materiil, fasilitas dan jasa dalam rangka pembinaan kemampuan pertahanan keamanan negara; b. menyelenggarakan pembinaan dan penyelenggaraan pembekalan umum dan materiil/alat utama Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA dalam rangka pembinaan kemampuan pertahanan keamanan negara; c. merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan pekerjaan umum dan konstruksi, pemeliharaan bangunan, pengadaan tanah dan jasa dalam rangka mendukung pembinaan kemampuan pertahanan keamanan negara; d. merumuskan kebijaksanaan teknis dan menyelenggarakan di bidang pelayanan kesehatan Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA, Rumah Sakit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA, pendidikan keahlian kesehatan, administrasi dan pembinaan rehabilisasi cacat Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA serta latihan ketrampilan; e. merumuskan dan menyiapkan kebijaksanaan pelaksanaan mobilisasi dan demobilisasi di bidang materiil, fasilitas dan jasa yang tersedia; f. mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan pemanfaatan logistik nasional dalam mendukung penyelenggaraan upaya pertahanan keamanan negara; g. memberikan bimbingan dan perijinan dalam permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan materiil, fasilitas dan jasa dalam rangka pembinaan kemampuan pertahanan keamanan negara. (4) Direktorat Jenderal Materiil, Fasilitas, dan Jasa dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh : a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Materiil; c. Direktorat Fasilitas dan Jasa; d. Direktorat Kesehatan dan Rehabilisasi Cacat; e. Direktorat Pengadaan.

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1983 tentang POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

BAB VIII

Pasal 12

BAB IX

Pasal 13

BAB X

Pasal 14

BAB XI

Pasal 15

BAB XII

Pasal 16

BAB XIII

Pasal 17

BAB XIV

Pasal 18

Pasal 19