KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1997 tentang JARINGAN ANGKUTAN MASSAL METROPOLITAN

KEPPRES Nomor 44 Tahun 1997

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

JARINGAN ANGKUTAN MASSAL YANG DIBANGUN DI ATAS TANAH

Pasal 3

(1) Pembangunan jaringan angkutan massal di atas tanah, pada dasarnya dilaksanakan di atas jalan umum yang dibangun Negara atau sungai atau bangunan sungai yang dikuasai Negara. (2) Jaringan angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibangun secara bersusun dan terdiri dari jalan umum bukan tol, kereta rel ringan dan jalan tol, termasuk bagian atau ruas jaringan tersebut yang berdiri sendiri. (3) Pengadaan kebutuhan tanah baru yang diperlukan bagi pembangunan jaringan angkutan massal di luar jalan umum yang dibangun Negara atau sungai atau bangunan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pasal 4

Rencana pembangunan sarana dan prasarana kereta rel ringan dan jalan tol dalam jaringan angkutan massal yang dibangun di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut Jalan Tol Kereta Terpadu, adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan PRESIDEN ini.

Pasal 5

(1) Pembangunan Jalan Tol-Kereta Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perseroan Terbatas yang didirikan secara patungan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Jasa Marga, Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api dan Perusahaan Swasta dalam rangka penanaman modal. (2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menanggung seluruh biaya investasi yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol-Kereta Terpadu dimaksud.

Pasal 6

(1) Pembiayaan pembangunan Jalan Tol-Kereta Terpadu oleh Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasl 5, diupayakan melalui pengerahan dana dari berbagai sumber pembiayaan baik di dalam maupun di luar negeri. (2) Dalam hal sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pinjaman dari luar negeri, pengerahannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Tarif penggunaan sarana angkutan Jalan Tol-Kereta Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembalian biaya investasi yang dikeluarkan, keuntungan yang wajar, dan keseimbangannya dengan berbagai aspek dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. (2) Dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara jangka waktu pengelolaan dan kebutuhan pengembalian biaya investasi, perhitungan tarif tol dan tarif kereta rel ringan dapat dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan subsidi silang diantara kedua tarif tersebut.

Pasal 8

(1) Pengelolaan dan pemeliharaan Jalan Tol-Kereta Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan oleh perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Penyelenggaraan pengelolaan dan pemerliharaan Jalan Tol-Kereta Terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 7.

Pasal 9

(1) Jangka waktu pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan perhitungan pengembalian investasi dan keutungan yang wajar. (2) Setelah jangka waktu sebagaaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, pengelolaan Jalan Tol-Kereta Terpadu yang bersangkutan dilakukan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Jasa Marga dan Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.