KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1999 tentang DEWAN PEMBINA INDUSTRI STRATEGIS

KEPPRES Nomor 40 Tahun 1999

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam rangka penetapan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan jangka panjang industri-industri yang bersifat strategis, diperlukan penyempurnaan fungsi dan susunan Dewan Pembina Industri Strategis, yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut Dewan.

Pasal 2

Dewan bertugas membantu PRESIDEN dalam rangka penetapan kebijakan pembinaan dan pengembangan jangka panjang industri-industri yang bersifat strategis, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif serta penyelarasan kebijakan antar departemen teknis dan lembaga pemerintah lainnya, dalam rangka mendukung perkembangan industri strategis.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan MENETAPKAN bidang dan jenis industri yang digolongkan sebagai industri strategis serta memantau perkembangan peran industri strategis tersebut dalam pembangunan nasional. Pasal 4 …

Pasal 4

(1) Susunan keanggotaan Dewan terdiri dari: Ketua : 1. PRESIDEN; Wakil Ketua/ Ketua Pelaksana Harian: 2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; Anggota : 3. Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN; 4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 5. Menteri Pertahanan Keamanan; 6. Menteri Perhubungan; 7. Menteri Keuangan; 8. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS; 9. Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pakarya Industri; 10.Direktur Utama Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pakarya Industri; 11.Ketua ... 11.Ketua Kamar Dagang Industri; Sekretaris Dewan (merangkap anggota) Sekretaris I : 12.Asisten Menteri Negara Riset dan Teknologi; Sekretaris II : 13.Deputi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. (2) Dewan dapat membentuk kelompok kerja dan mengundang pihak lain sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan, Ketua Pelaksana Harian dapat membentuk Sekretariat Dewan di lingkungan Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi/Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Pasal 6

Segala pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Dewan dibebankan kepada anggaran belanja Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi/Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Keputusan PRESIDEN ini, Keputusan PRESIDEN Nomor 56 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 8 …

Pasal 8

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Segala pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Dewan dibebankan kepada anggaran belanja Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi/Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Keputusan PRESIDEN ini, Keputusan PRESIDEN Nomor 56 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 8 …

Pasal 8

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE