KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1997 tentang PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DEWAN KOPERASI INDONESIA

KEPPRES Nomor 21 Tahun 1997

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

NAMA, TEMPAT DAN DAERAH KERJA

Pasal 1

(1) Lembaga Gerakan Koperasi ini bernama Dewan Koperasi INDONESIA yang disingkat DEKOPIN dan keberadaannya disahkan oleh Pemerintah. (2) DEKOPIN bertempat kedudukan di ibukota negara Republik INDONESIA dan apabila perlu dapat membentuk perwakilan di Propinsi Daerah Tingkat I. (3) Daerah kerja DEKOPIN meliputi seluruh wilayah Republik INDONESIA.

BAB II

ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN

Pasal 2

BAB VI

RAPAT ANGGOTA

Pasal 9

Koreksi

(1) Rapat Anggota DEKOPIN merupakan pemegang kekuasaan tertinggi DEKOPIN. (2) Rapat Anggota diselenggarakan 1 (satu) kali setiap tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan atas usul sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anggota. (3) Peserta Rapat Anggota adalah Anggota DEKOPIN. (4) Dapat hadir pula dalam rapat anggota: a. Pimpinan baik sebagai penyelenggara atau dalam rangka pemenuhan tugas kewajiban pimpinan terhadap Rapat Anggota sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini; b. Penasehat.

Pasal 10

Koreksi

Rapat Anggota mempunyai wewenang : a. MENETAPKAN atau mengubah Anggaran Dasar untuk dimintakan pengesahan kepada Pemerintah; b. mengesahkan Anggaran Rumah Tangga serta perubahannya; c. menilai, menerima atau menolak laporan dan pertanggungjawaban Pimpinan; d. MENETAPKAN kebijaksanaan umum pengembangan perkoperasian; e. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pimpinan dan Penasehat; f. MENETAPKAN rencana kerja DEKOPIN; g. menyusun pendapat, pertimbangan dan saran dalam rangka pengembangan koperasi di INDONESIA untuk disampaikan kepada Pemerintah; h. membubarkan DEKOPIN.

Pasal 11

(1) Rapat Anggota DEKOPIN sah jika dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota. (2) Jika quorum tidak tercapai, maka rapat ditunda untuk waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam dan atas persetujuan seluruh anggota yang hadir, dapat diperpanjang sekali untuk jangka waktu yang sama. (3) Jika guorum masih belum juga tercapai, maka rapat dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota.

Pasal 12

(1) Setiap anggota DEKOPIN memiliki satu suara. (2) Dalam Rapat Anggota, Koperasi Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyalurkan aspirasi yang dimilikinya melalui Induk Koperasi atau Koperasi Sekunder Tingkat Nasional yang dipilihnya. (3) Aspirasi Koperasi Primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disalurkan melalui dan sebagai suara Induk Koperasi atau Koperasi Sekunder Tingkat Nasional yang dipilihnya.

Pasal 13

(1) Keputusan Rapat Anggota mengikat seluruh anggota. (2) Tata cara pengambilan keputusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

Pasal 15

Koreksi

(1) DEKOPIN dipimpin oleh Pimpinan yang berjumlah gasal terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Jenderal dan seorang Bendahara yang keseluruhannya sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. (2) Ketua Umum Pimpinan DEKOPIN dipilih diantara anggota DEKOPIN. (3) Persyaratan, tata cara pemilihan Pimpinan dan susunan Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

Koreksi

(1) Sekretaris Jenderal memimpin sekretariat jenderal secara penuh. (2) Perincian tugas, fungsi dan susunan sekretariat jenderal diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

Sebelum melakukan tugas dan kewajibannya, seluruh Pimpinan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing di hadapan Rapat Anggota.

Pasal 18

(1) Keanggotaan Pimpinan DEKOPIN yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali. (2) Pengisian jabatan yang kosong dalam Pimpinan ditetapkan oleh Rapat Pimpinan yang dipertanggungjawaban pada Rapat Anggota berikutnya.

Pasal 19

(1) Pimpinan DEKOPIN bertugas melaksanakan keputusan Rapat Anggota. (2) Pimpinan berkewajiban : a. mempersiapkan, mengundang, menyelenggarakan dan menjelaskan dalam Rapat Anggota atas permintaan anggota sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar; b. mempersiapkan rencana kerja 5 (lima) tahun; c. MENETAPKAN program kerja tahunan serta anggaran pendapatan dan belanja tahun DEKOPIN; d. menyampaikan laporan tahunan dan pertanggungjawabaan kepada Rapat Anggota; e. menyusun pokok-pokok pikiran tentang pembangunan koperasi untuk disajikan pada Munaskop. (3) Pimpinan DEKOPIN berwenang : a. mewakili kepentingan DEKOPIN baik didalam maupun di luar pengadilan; b. memberi kuasa kepada orang/badan lain untuk dan atas namanya melakukan tindakanhukum; c. MENETAPKAN peraturan dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pelaksanaan ketentuan yang ada; d. MENETAPKAN organisasi sekretariat jenderal DEKOPIN. (4) Pimpinan berhak memperoleh imbalan, biaya dan fasilitas dalam rangka melakukan tugasnya.

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1997 tentang PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DEWAN KOPERASI INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

BAB X

Pasal 21

Pasal 22

BAB XI

Pasal 23

BAB XII

Pasal 24

Pasal 25

BAB XIII

Pasal 26

BAB XIV

Pasal 27