KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1996 tentang TIM PENELITIAN PROYEK PEMERINTAHAN DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

KEPPRES Nomor 19 Tahun 1996

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Membentuk Tim Penelitian Proyek-proyek Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: 1. Menteri Negara Koordinator - sebagai Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, merangkap Anggota; dan Pengawasan Pembangunan 2. Menteri Keuangan - sebagai Anggota; 3. Menteri Negara Perencanaan - sebagai Pembangunan/Ketua Bappenas Anggota; 4. Menteri Perindustrian dan - sebagai Anggota; Perdagangan 5. Gubernur Bank INDONESIA - sebagai Anggota.

Pasal 2

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas melakukan penelitian terhadap proyek-proyek Pemerintah dan atau Badan Usaha Milik Negara yang muatan impornya cukup tinggi. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kemungkinan penjadwalan dan atau penyesuaian ruang lingkup proyek yang bersangkutan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melakukan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan Menteri Teknis yang bersangkutan.

Pasal 4

Tim melaporkan hasil kerjanya dan bertanggungjawab kepada PRESIDEN.

Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Tim dapat membentuk Tim Teknis dan Sekretariat Tim.

Pasal 6

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Keuangan.

Pasal 7

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melakukan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan Menteri Teknis yang bersangkutan.

Pasal 4

Tim melaporkan hasil kerjanya dan bertanggungjawab kepada PRESIDEN.

Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Tim dapat membentuk Tim Teknis dan Sekretariat Tim.

Pasal 6

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Keuangan.

Pasal 7

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO