KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1998 tentang SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK

KEPPRES Nomor 163 Tahun 1998

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disingkat STIS sebagai perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Badan Pusat Statistik yang berkedudukan di Jakarta.

Pasal 2

STIS dipimpin oleh Ketua STIS yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pusat Statistik.

Pasal 3

STIS mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan profesional di bidang statistik.

Pasal 4

Organisasi STIS terdiri dari : a. Unsur Pimpinan : Ketua dan Pembantu Ketua; b. Senat STIS; c. Unsur Pelaksana Akademik; d. Unsur Pelaksana Administratif; e. Unsur Penunjang. Pasal 5 …

Pasal 5

Pembinaan teknis akademik STIS dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan pembinaan STIS secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Badan Pusat Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja STIS ditetapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan persetujuan tertulis dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, Akademi Ilmu Statistik diintegrasikan ke dalam STIS. Pasal 8 …

Pasal 8

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

STIS dipimpin oleh Ketua STIS yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pusat Statistik.

Pasal 3

STIS mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan profesional di bidang statistik.

Pasal 4

Organisasi STIS terdiri dari : a. Unsur Pimpinan : Ketua dan Pembantu Ketua; b. Senat STIS; c. Unsur Pelaksana Akademik; d. Unsur Pelaksana Administratif; e. Unsur Penunjang. Pasal 5 …

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, Akademi Ilmu Statistik diintegrasikan ke dalam STIS. Pasal 8 …

Pasal 8

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE