KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang PENGGABUNGAN KANTOR PERUTUSAN RI UNTUK MASYARAKAT EROPA DI BRUSSEL, BELGIA, DENGAN KEDUTAAN BESAR RI UNTUK KERAJAAN BELGIA DI BRUSSEL

KEPPRES Nomor 15 Tahun 2005

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Pemerintah Republik INDONESIA menggabung Kantor Perutusan Republik INDONESIA untuk Masyarakat Eropa di Brussel, Belgia dengan Kedutaan Besar Republik INDONESIA untuk Kerajaan Belgia di Brussel.

Pasal 2

Dengan penggabungan Kantor Perutusan Republik INDONESIA untuk Masyarakat Eropa di Brussel, Belgia dengan Kedutaan Besar Republik INDONESIA untuk Kerajaan Belgia di Brussel, maka: a. Kantor Perutusan Republik INDONESIA untuk Masyarakat Eropa di Brussel, Belgia dinyatakan ditutup. b. Tugas dan fungsi Perutusan Republik INDONESIA untuk Masyarakat Eropa di Brussel, Belgia dialihkan dan ditangani langsung oleh Kedutaan Besar Republik INDONESIA untuk Kerajaan Belgia di Brussel. c. Wilayah kerja Kedutaan Besar Republik INDONESIA di Brussel meliputi Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luxembourg dan Uni Eropa. Pasal …

Pasal 3

Formasi kepegawaian Kedutaan Besar Republik INDONESIA untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luxembourg dan Uni Eropa ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pembiayaan Kedutaan Besar Republik INDONESIA untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luxembourg dan Uni Eropa dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 5

Penetapan susunan organisasi dan tata kerja Kedutaan Besar Republik INDONESIA untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luxembourg dan Uni Eropa ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan INDONESIA dengan Negara Penerima.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, maka Keputusan PRESIDEN Nomor 35 Tahun 1990 tentang Pembukaan Perutusan Republik INDONESIA untuk Masyarakat Eropa di Brussel, Belgia dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan, dinyatakan tidak berlaku. Pasal …

Pasal 7

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd Lambock V. Nahattands

Pasal 1

Pemerintah Republik INDONESIA menggabung Kantor Perutusan Republik INDONESIA untuk Masyarakat Eropa di Brussel, Belgia dengan Kedutaan Besar Republik INDONESIA untuk Kerajaan Belgia di Brussel.

Pasal 2

Pasal 3

Formasi kepegawaian Kedutaan Besar Republik INDONESIA untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luxembourg dan Uni Eropa ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pembiayaan Kedutaan Besar Republik INDONESIA untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luxembourg dan Uni Eropa dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.