KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2002 tentang TIM KERJA DALAM RANGKA KERJASAMA EKONOMI INDONESIA - JEPANG

KEPPRES Nomor 12 Tahun 2002

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam rangka pelaksanaan kerja sama ekonomi antara Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Jepang perlu di bentuk Tim Kerja dalam Rangka Kerja Sama Ekonomi INDONESIA-Jepang yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut sebagai Tim Kerja.

Pasal 2

Susunan keanggotaan Tim Kerja dalam rangka kerja sama ekonomi INDONESIA-Jepang adalah sebagai berikut : Ketua merangkap anggota : Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Anggota… Anggota : 1. Sdr. Djunaedi Hadisumarto; 2. Sdr. Sri Mulyani; 3. Sdr. Sri Adiningsih; 4. Sdr. Heri Akhmadi; 5. Sdr. T.P. Rachmat; 6. Sdr. Oentoro Surya; 7. Sdr. Mochtar Buchori.

Pasal 3

Tim Kerja bertugas : 1. Bertindak sebagai pendamping dan rekan kerja tim serupa yang dibentuk oleh Pemerintah Jepang; 2. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka kerja sama di bidang ekonomi antara Pemerintah Republik INDONESIA dengan Pemerintah Jepang.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Kerja bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Pasal 5

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Kerja dibantu oleh Sekretariat Tim Kerja yang secara fungsional dilaksanakan oleh Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Kerja dibebankan kepada Anggaran Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Pasal 7…

Pasal 7

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Kerja bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Pasal 5

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Kerja dibebankan kepada Anggaran Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Pasal 7…

Pasal 7

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI