This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.
Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.
Showing 19 regulations for "pemberlakuan KUHP baru" · Page 1 of 2
Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 20252029
Pasal 4
Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Relevance: 100% · Highly relevant
Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2025 tentang RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM TAHUN 2025 2029
Pasal 5, 2029
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 10 Oktober
Relevance: 98% · Highly relevant
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Pen5msunan UNDANG-UNDANG ini dimaksudkan untuk menggantikan Wetboek uon StmfreclX atauyang disebut dengan Kitab UNDANG
Relevance: 4% · Possibly relevant
Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan
Pasal 56
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ⸙ LAMPIRAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 4
Peraturan Badan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemeringkat Kredit Alternatif
Pasal 57
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ⸙ LAMPIRAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 29
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang PERUBAHAN UU 6-1982 TENTANG HAK CIPTA
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1987 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
Relevance: 3% · Possibly relevant
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang PEMASYARAKATAN
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN UMUM Bagi negara
Relevance: 2% · Possibly relevant
Peraturan Badan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian
Pasal 250
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ⸙ LAMPIRAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 39
Relevance: 1% · Possibly relevant
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN BENTUK RUU, RPP, DAN R-KEPPRES
Pasal 7, 33
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang PORNOGRAFI
Negara Republik INDONESIA adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik