UU

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

UU Nomor 7 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam UNDANG-UNDANG ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 3. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan UNDANG-UNDANG Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1950 sebagai UNDANG-UNDANG, yang wilayahnya telah dikurangi dengan Provinsi Lampung berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi UNDANG-UNDANG, Provinsi Bengkulu berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 4. Kabupaten Muara Enim adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan UNDANG-UNDANG Darurat Nomor 4 Tahun 1956, UNDANG-UNDANG Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan UNDANG-UNDANG Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai UNDANG-UNDANG, yang wilayahnya telah dikurangi dengan Kota Pagar Alam berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam di Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Article 2

Correction

Dengan UNDANG-UNDANG ini dibentuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Article 3

Correction

(1) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Muara Enim yang terdiri atas cakupan wilayah: a. Kecamatan Talang Ubi; b. Kecamatan Penukal Utara; c. Kecamatan Penukal; d. Kecamatan Abab; dan e. Kecamatan Tanah Abang. (2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UNDANG-UNDANG ini.

Article 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Muara Enim dikurangi dengan wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Article 5

(1) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mempunyai batas-batas wilayah: a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Setia Jaya, Desa Sungai Dua, Desa Sindang Marga Kecamatan Sungai Keruh, Desa Danau www.djpp.kemenkumham.go.id Cala Kecamatan Lais, dan Desa Bay Langu Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin; b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Medang, Desa Tanjung Dalam, Kelurahan Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, Desa Talang Nangka Kecamatan Lembak, Desa Siku, Desa Baturaja Kecamatan Rambang Dangku, dan Desa Danau Rata, Desa Suka Cinta, Desa Sukarami, Desa Petar Dalam, Desa Danau Tampang, Desa Kasai, Desa Sungai Rotan, Desa Suka Merindu, Desa Tanding Marga, Desa Muara Lematang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim; c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Padang Bindu, Desa Pagar Jati Kecamatan Benakat, Desa Gunung Megang Dalam, Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Gunung Megang, dan Desa Berugo, Desa Teluk Lubuk, Desa Bulang Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Talang Mandung, Desa Rukun Rahayu Kecamatan Tebing Bulang, dan Desa Trianggun Jaya, Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas. (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UNDANG-UNDANG ini. (3) Penetapan batas wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 (lima) tahun sejak peresmian Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Article 6

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir MENETAPKAN Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota di sekitarnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 7

Ibu Kota Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berkedudukan di Kecamatan Talang Ubi.

BAB Ketiga

Batas Wilayah

Article 5

Correction

(1) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mempunyai batas-batas wilayah: a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Setia Jaya, Desa Sungai Dua, Desa Sindang Marga Kecamatan Sungai Keruh, Desa Danau www.djpp.kemenkumham.go.id Cala Kecamatan Lais, dan Desa Bay Langu Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin; b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Medang, Desa Tanjung Dalam, Kelurahan Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, Desa Talang Nangka Kecamatan Lembak, Desa Siku, Desa Baturaja Kecamatan Rambang Dangku, dan Desa Danau Rata, Desa Suka Cinta, Desa Sukarami, Desa Petar Dalam, Desa Danau Tampang, Desa Kasai, Desa Sungai Rotan, Desa Suka Merindu, Desa Tanding Marga, Desa Muara Lematang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim; c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Padang Bindu, Desa Pagar Jati Kecamatan Benakat, Desa Gunung Megang Dalam, Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Gunung Megang, dan Desa Berugo, Desa Teluk Lubuk, Desa Bulang Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Talang Mandung, Desa Rukun Rahayu Kecamatan Tebing Bulang, dan Desa Trianggun Jaya, Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas. (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UNDANG-UNDANG ini. (3) Penetapan batas wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 (lima) tahun sejak peresmian Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Article 6

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir MENETAPKAN Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota di sekitarnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB IV

PEMERINTAHAN DAERAH

Article 9

Correction

Peresmian Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan pelantikan Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama PRESIDEN paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah UNDANG-UNDANG ini diundangkan.

Article 10

Correction

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dipilih dan disahkan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. (2) Sebelum Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri atas nama PRESIDEN mengangkat Penjabat Bupati dari pegawai negeri sipil berdasarkan usul Gubernur Sumatera Selatan dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sumatera Selatan untuk melantik Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir. (5) Menteri Dalam Negeri atas nama PRESIDEN dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (6) Gubernur Sumatera Selatan melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan struktur organisasi dan pengisian perangkat daerah, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan fasilitasi pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 11

Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Article 12

(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, serta unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

Article 13

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.

BAB Kedua

Pemerintah Daerah

Article 10

Correction

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dipilih dan disahkan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. (2) Sebelum Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri atas nama PRESIDEN mengangkat Penjabat Bupati dari pegawai negeri sipil berdasarkan usul Gubernur Sumatera Selatan dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sumatera Selatan untuk melantik Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir. (5) Menteri Dalam Negeri atas nama PRESIDEN dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (6) Gubernur Sumatera Selatan melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan struktur organisasi dan pengisian perangkat daerah, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan fasilitasi pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 11

Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Article 12

(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, serta unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB V

PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Article 14

Correction

(1) Bupati Muara Enim bersama Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dan Bupati Muara Enim. (2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir. (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir. (4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. (5) Gubernur Sumatera Selatan mengoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. (6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id (7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi: a. barang milik Kabupaten Muara Enim yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berada dalam wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; b. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Muara Enim yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; c. utang piutang Kabupaten Muara Enim yang kegunaannya untuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menjadi tanggung jawab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; dan d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. (8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) tidak dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan oleh Bupati Muara Enim, Gubernur Sumatera Selatan selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun. (9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN, HIBAH, DAN BANTUAN KEUANGAN

Article 15

Correction

(1) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan dan dana transfer lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa dana transfer ke daerah dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Article 16

Correction

(1) Pemerintah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang www.djpp.kemenkumham.go.id Ilir sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir pertama kali sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir pertama kali sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir. (4) Apabila Kabupaten Muara Enim tidak memenuhi kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Kabupaten Muara Enim untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. (5) Apabila Provinsi Sumatera Selatan tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Provinsi Sumatera Selatan untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. (6) Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Muara Enim. (7) Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Sumatera Selatan.

Article 17

Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

Article 4

BAB Ketiga

Article 5

Article 6

BAB Keempat

Article 7

BAB III

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Kesatu

Article 9

BAB Kedua

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Ketiga

Article 13

BAB V

Article 14

BAB VI

Article 15

Article 16

Article 17

BAB VII

Article 18

BAB VIII

Article 19

Article 20

BAB IX

Article 21

Article 22