UU

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA BEKAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UU Nomor 7 Tahun 1978

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan : a. PRESIDEN adalah PRESIDEN Republik INDONESIA; b. Wakil PRESIDEN adalah Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA.

BAB II

HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Article 2

BAB III

HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF BEKAS PRESIDEN DAN BEKAS WAKIL PRESIDEN

Article 6

Correction

(1) PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. (2) Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir.

Article 7

Correction

Selain dari pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepala bekas PRESIDEN dan bekas Wakil PRESIDEN diberikan pula: a. tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri; b. biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon; c. seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Article 8

Kepada bekas PRESIDEN dan bekas Wakil PRESIDEN yang berhenti dengan hormat dari jabatannya,masing-masing : a. diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya; b. disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya.

Article 9

Pensiun bekas PRESIDEN dan bekas Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat.

Article 10

(1) Pembayaran pensiun kepada bekas PRESIDEN dan bekas Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dihentikan apabila bekas PRESIDEN dan bekas Wakil PRESIDEN yang bersangkutan : a. meninggal dunia; b. diangkat kembali menjadi PRESIDEN atau Wakil PRESIDEN. (2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan : a. pada akhir bulan keenam setelah bekas PRESIDEN atau bekas Wakil PRESIDEN yang bersangkutan meninggal dunia; b. pada bulan berikutnya bekas PRESIDEN atau bekas Wakil PRESIDEN yang bersangkutan diangkat kembali menjadi PRESIDEN atau Wakil PRESIDEN. (3) Apabila bekas PRESIDEN atau bekas Wakil PRESIDEN yang diangkat kembali menjadi PRESIDEN atau Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, kepadanya diberikan pensiun serta tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, yang lebih menguntungkan.

Article 11

Bekas PRESIDEN dan bekas Wakil PRESIDEN berhak mempunyai staf yang terdiri dari Pegawai Negeri.

Article 12

(1) Dalam hal bekas PRESIDEN atau bekas Wakil PRESIDEN meninggal dunia, kepada isterinya yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya 50% (lima puluh persen) dari pensiun terakhir yang diterima oleh almarhum suaminya atau almarhumah isterinya. (2) Pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan mulai bulan ketujuh setelah bekas PRESIDEN atau bekas Wakil PRESIDEN meninggal dunia. (3) Selain pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada janda/duda bekas PRESIDEN atau bekas Wakil PRESIDEN diberikan: a. tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi janda/duda Pegawai Negeri; b. biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air,listrik, dan telepon; c. biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Article 13

Kepada janda/duda bekas PRESIDEN dan bekas Wakil PRESIDEN, masing-masing : a. diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya; b. disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya.

Article 14

(1) Pembayaran pensiun janda/duda bekas PRESIDEN atau bekas Wakil PRESIDEN serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) dan ayat (3) dihentikan apabila janda/duda bekas PRESIDEN dan bekas Wakil PRESIDEN yang bersangkutan: a. meninggal dunia; atau b. kawin lagi. (2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dilakukan mulai bulan berikutnya janda/duda bekas PRESIDEN dan bekas Wakil PRESIDEN yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.

Article 15

(1) Apabila janda/duda bekas PRESIDEN atau bekas Wakil PRESIDEN meninggal dunia atau kawin lagi, maka kepada anaknya diberikan pensiun anak yang besarnya sama dengan pensiun janda/duda bekas PRESIDEN atau bekas Wakil PRESIDEN. (2) Yang berhak menerima pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) ialah anak kandung dari bekas PRESIDEN dan bekas Wakil PRESIDEN yang: a. belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun; b. belum mempunyai pekerjaan yang tetap; atau c. belum pernah kawin. (3) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan mulai bulan berikutnya janda/duda bekas PRESIDEN atau bekas Wakil PRESIDEN yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi. (4) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihentikan mulai bulan berikutnya yang bersangkutan a. meninggal dunia; b. telah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun; c. telah mempunyai pekerjaan yang tetap; atau d. telah kawin.

Article 16

Dalam hal PRESIDEN, Wakil PRESIDEN, bekas PRESIDEN atau bekas Wakil PRESIDEN meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri atau suami yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda, maka kepada anaknya diberikan : a. pensiun anak menurut ketentuan Pasal 15 ayat ( 1) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan Pasal 12 ayat (2); b. sebuah rumah kediaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA BEKAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB IV

Article 17

Article 18

Article 19

BAB V

Article 20

BAB VI

Article 21

Article 22

Article 23