UU

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN LINGGA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

UU Nomor 31 Tahun 2003

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB V

PEMERINTAHAN DAERAH

Article 10

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga untuk pertama kali dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2004. (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Article 11

Bupati dan Wakil Bupati Lingga dipilih dan disahkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pengucapan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Article 12

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Lingga, Penjabat Bupati Lingga diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama PRESIDEN dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan Gubernur Kepulauan Riau untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun. (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu. (3) Menteri Dalam Negeri atas nama PRESIDEN dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau diganti dengan Penjabat lain. (4) Peresmian ... (4) Peresmian Kabupaten Lingga serta pelantikan Penjabat Bupati dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama PRESIDEN setelah UNDANG-UNDANG ini diundangkan. (5) (6) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Kepulauan Riau untuk melantik Penjabat Bupati Lingga. Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Kepulauan Riau melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Article 13

(1) Dengan diresmikannya Kabupaten Lingga dan dilantiknya Penjabat Bupati Lingga dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertim-bangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah Kabupaten Lingga memfasilitasi pembentukan instansi vertikal.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Article 14

(1) Bupati Kepulauan Riau menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Kabupaten Lingga hal-hal sebagai berikut : a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga; b. barang milik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau yang berada dalam wilayah Kabupaten Lingga; c. Badan ... c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Riau yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Lingga; d. utang piutang Kabupaten Kepulauan Riau yang kegunaannya untuk Kabupaten Lingga; serta e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Lingga. (2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Gubernur Kepulauan Riau dan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan Penjabat Bupati Lingga. (3) Dalam hal pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengalami hambatan, difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Article 15

(1) Kabupaten Lingga memiliki kewenangan atas pemungutan pajak dan retribusi daerah sejak terbentuknya perangkat daerah Kabupaten Lingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Kabupaten Lingga berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Kabupaten Kepulauan Riau wajib memberikan bantuan dana kepada Kabupaten Lingga selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sekurang-kurangnya sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan di daerah pemekaran selama belum dimekarkan. (4) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan anggaran biaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga. (5) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati Lingga menyusun Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Penjabat Bupati. (6) Rencana ... (6) Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Gubernur Kepulauan Riau. (7) Penjabat Bupati Lingga melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dan menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) setiap triwulan kepada Gubernur Kepulauan Riau. (8) Penjabat Bupati Lingga menyusun dan MENETAPKAN perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) dengan keputusan penjabat Bupati sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan daerah kepada Gubernur Kepulauan Riau.

Article 16

(1) Sebelum Kabupaten Lingga dapat MENETAPKAN Peraturan Daerah dan membuat Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan UNDANG-UNDANG ini, semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepulauan Riau tetap berlaku dan dilaksanakan di Kabupaten Lingga. (2) Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepulauan Riau yang berlaku di Kabupaten Lingga harus disesuaikan dengan UNDANG-UNDANG ini.

Article 17

(1) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebelum terbentuknya Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Lingga dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Riau. (2) Pembentukan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Lingga dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga. (3) Pengajuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga pada Pemilihan Umum Tahun 2004 dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Kepulauan Riau. Pasal 18 …

Article 18

Sebelum berlaku efektif, penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau.