UU

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAYKANA, KABUPATEN DATI II LAMPUNG TIMUR, DAN KOTAMADYA DATI II METRO

UU Nomor 12 Tahun 1999

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA

Article 2

Dengan UNDANG-UNDANG ini dibentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Article 3

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara yang terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut : a. Kecamatan Blambangan Umpu; b. Kecamatan Pakuon Ratu; c. Kecamatan Bahuga; d. Kecamatan Banjit; e. Kecamatan Kasui; f. Kecamatan Baradatu.

Article 4

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut : a. Kecamatan Batahari; b. Kecamatan Purbolinggo; c. Kecamatan Sekampung; d. Kecamatan Raman Utara; e. Kecamatan Way Jepara; f. Kecamatan Labuhan Maringgai; g. Kecamatan Sukadana; h. Kecamatan Jabung; i. Kecamatan Metro Kibang; j. Kecamatan Pekalongan;

Article 5

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut : a. Kecamatan Metro Raya; b. Kecamatan Bantul.

Article 6

(1) Dengan dibentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dikurangi dengan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Dengan dibentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dikurangi dengan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Article 7

Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, Kota Administratif Metro dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dihapus.

Article 8

Article 9

(1) Dengan dibentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, wajib MENETAPKAN Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Penerapan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro sebgaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak dipisahkan dengan Penataan Ruang Wilayah Nasional, Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dan Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di sekitarnya.

Article 10

(1) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan berkedudukan di Blambangan Umpu. (2) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur berkedudukan di Sukadana.

Article 11

Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, tempat kedudukan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, dipindahkan tempat kedudukannya dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro ke Gunung Sugih di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Article 16

Pada saat terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Way Kanan, Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Penjabat Walikotamadya Daerah Tingkat II Metro untuk pertama kalinya diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Article 17

(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro terdiri dari : a. Anggota yang ditetapkan dari wakil Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dengan memperhatikan perimbangan suara hasil Pemilihan Umum terakhir yang dilaksanakan di masing-masing daerah tersebut; b. Anggota ABRI yang diangkat. (2) Tata cara, pengangkatan, dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Article 18

Article 19

(1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, maka segala pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan, dibebankan pada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dan Kabupaten Daerah Lampung Tengah berdasarkan perimbangan hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. (3) Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung wajib membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, selama tiga tahun berturut-turut, terhitung sejak tanggal peresmiannya.

Article 20

Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara tetap berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah tetap berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, sebelum diubah, diganti atau dicabut berdasarkan UNDANG-UNDANG ini.

(1) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan mempunyai batas-batas sebagai berikut : a. Sebelah utara berbatasan dengan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan; b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Gunung Terang, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dan Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang, Kecamatan sungkai Selatan dan Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara; c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Abung Barat dan Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, Kecamatan Sumberjaya dan Kecamatan Belalau Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat; d. Sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. (2) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur mempunyai batas-batas sebagai berikut: a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Surabaya, dan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah serta Kecamatan Menggala Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang; b. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa; c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Ketibung, Kecamatan Palas, dan Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan. d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Kecamatan Metro Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, dan Kecamatan Punggur serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah. (3) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro mempunyai batas-batas sebagai berikut: a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Punggur Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur; b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur; c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Kecamatan Natar Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan. d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Trimurjo Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah. (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UNDANG-UNDANG ini. (5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara, dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing, menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung timur, dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro; a. Pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro; b. Tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak lainnya yang menjadi milik, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, dan Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro; c. Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang tempat kedudukannya terletak di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro; d. Utang piutang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan utang piutang Pemerintah Daerah Tingkat II Way Kanan dan utang piutang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro; e. Perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Daerah Tinkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun terhitung sejak diresmikannya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.