PP

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2013 tentang PENGHASILAN, FASILITAS, PENGHARGAAN, DAN HAK-HAK LAIN BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PP Nomor 38 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

PENGHASILAN, FASILITAS, PENGHARGAAN, DAN HAK-HAK LAIN

Article 2

Kepala dan Wakil berhak atas: a. penghasilan; b. fasilitas; c. penghargaan; dan d. hak-hak lain.

Article 3

Penghasilan dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf c diberikan dalam bentuk uang. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 4

Hak-hak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan dalam bentuk Pelindungan Hukum, Pelindungan Keamanan, dan keprotokolan.

Article 5

Penghasilan, fasilitas, penghargaan, dan hak-hak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan mengucapkan sumpah atau janji di hadapan PRESIDEN.

Article 6

(1) Kepala dan Wakil diberikan penghasilan setiap bulan. (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. gaji pokok; dan b. tunjangan jabatan. (3) Besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut: a. Kepala sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah); b. Wakil sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). (4) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut: a. Kepala sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); b. Wakil sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Article 7

(1) Kepala dan Wakil diberikan fasilitas setiap bulan berupa fasilitas rumah dinas masing-masing sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). (2) Fasilitas rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang. (3) Kepala dan Wakil memperoleh fasilitas atas kendaraan dinas dan perjalanan dinas yang disetarakan dengan pejabat setingkat eselon I. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 8

(1) Kepala dan Wakil diberikan penghargaan berupa uang kehormatan setelah berhenti dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; atau b. berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali. (2) Penghargaan berupa uang kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan juga kepada Kepala atau Wakil yang diberhentikan dan diangkat oleh PRESIDEN untuk menduduki jabatan lain. (3) Uang kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sebesar 6 (enam) kali dari penghasilan setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Article 9

Dalam hal Kepala atau Wakil berhenti karena mengundurkan diri atau diberhentikan berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang bersangkutan tidak diberikan uang kehormatan.

Article 10

Kepala dan Wakil diberikan hak-hak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berupa: a. Pelindungan Hukum; b. Pelindungan Keamanan; dan c. hak keprotokolan.

Article 11

(1) Pelindungan Hukum diberikan kepada Kepala dan/atau Wakil yang menghadapi masalah hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang atau perintah kedinasan. (2) Pelindungan Hukum diberikan dan/atau dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi hukum di lingkungan PPATK. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Pelindungan Hukum diberikan dalam bentuk: a. konsultasi hukum; b. pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan; dan/atau c. beracara di persidangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala.

Article 12

(1) Kepala dan Wakil memperoleh Pelindungan Keamanan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya. (2) Pelindungan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama menjabat sebagai Kepala dan Wakil. (3) Pelindungan Keamanan diberikan dalam bentuk: a. tindakan pengawalan termasuk terhadap suami/istri dan anak; dan/atau b. perlengkapan keamanan, termasuk yang dipasang di tempat kediaman serta kendaraan yang dikendarainya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala.

Article 13

(1) Kepala dan Wakil memperoleh hak keprotokolan dalam acara kenegaraan dan acara resmi. (2) Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.