PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang BANTUAN DAN FASILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

PERPRES Nomor 2 Tahun 2009

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

BANTUAN DAN FASILITAS

Article 2

Correction

Pemerintah daerah memberikan bantuan dan fasilitas dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009.

Article 3

Correction

(1) Bantuan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa: a. penugasan personil; dan b. penyediaan sarana ruangan. (2) Penugasan personil dan penyediaan sarana ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan kelurahan/desa. Pasal 4 ...

Article 4

Penugasan personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas : a. 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan kecamatan yang diperuntukkan sebagai staf sekretariat PPK; b. 4 (empat) orang Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan kelurahan yang diperuntukkan 1 (satu) orang sebagai sekretaris PPS, 2 (dua) orang sebagai staf sekretariat PPS, dan 1 (satu) orang sebagai staf sekretariat PPL; c. 4 (empat) orang perangkat desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang diperuntukkan 1 (satu) orang sebagai sekretaris PPS, 2 (dua) orang sebagai staf sekretariat PPS, dan 1 (satu) orang sebagai staf sekretariat PPL.

Article 5

(1) Penugasan staf untuk PPK di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota berdasarkan usulan camat. (2) Penugasan sekretaris dan staf untuk PPS, serta staf untuk PPL di tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota berdasarkan usulan lurah melalui camat. (3) Penugasan sekretaris dan staf untuk PPS, serta staf untuk PPL di tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berdasarkan penunjukan dari kepala desa yang ditetapkan dalam keputusan kepala desa. (4) Penetapan ... (4) Penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak usulan diterima. (5) Penugasan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan peraturan perundang- undangan kepegawaian. (6) Penugasan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah berakhir jangka waktu penugasan, kembali melaksanakan tugas di kantor desa.

Article 6

Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sejak ditetapkannya Peraturan PRESIDEN ini dan berakhir paling lambat pada bulan Desember 2009.

Article 7

Sekretaris KPU kabupaten/kota dan kepala sekretariat Panwaslu kabupaten/kota melakukan koordinasi kepada bupati/walikota/camat/ lurah/kepala desa dalam rangka pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Article 8

(1) Tugas, fungsi, dan tata kerja staf sekretariat PPK, sekretaris PPS, dan staf sekretariat PPS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. (2) Tugas ... (2) Tugas, fungsi, dan tata kerja staf sekretariat PPL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Article 9

(1) Penyediaan sarana ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, berupa ruangan kerja yang di dalamnya dapat didukung sarana kantor. (2) Ruangan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 1 (satu) ruangan kerja untuk sekretariat PPK, 1 (satu) ruangan kerja untuk sekretariat PPS, dan 1 (satu) ruangan kerja untuk sekretariat PPL.

Article 10

(1) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui perjanjian pinjam pakai. (2) Perjanjian pinjam pakai 1 (satu) ruangan kerja untuk sekretariat PPK dan 1 (satu) ruangan kerja untuk sekretariat PPS tingkat kecamatan dilakukan oleh PPK atas nama KPU kabupaten/kota dengan camat atas nama bupati/walikota untuk sarana pemerintah kabupaten/kota. (3) Perjanjian pinjam pakai 1 (satu) ruangan kerja untuk sekretariat PPS tingkat desa dilakukan oleh PPS atas nama KPU kabupaten/kota dengan kepala desa untuk sarana pemerintah desa. (4) Perjanjian pinjam pakai 1 (satu) ruangan kerja untuk sekretariat PPL dilakukan oleh PPL atas nama Panwaslu kecamatan dengan camat atas nama bupati/walikota untuk sarana pemerintah kabupaten/kota. (5) Perjanjian ... (5) Perjanjian pinjam pakai 1 (satu) ruangan kerja untuk sekretariat PPL dilakukan oleh PPL atas nama Panwaslu kecamatan dengan kepala desa untuk sarana pemerintah desa.

Article 11

Semua sarana pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa yang dipinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib dikembalikan paling lambat bersamaan dengan berakhirnya masa penugasan sekretariat PPK, PPS, dan PPL.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang BANTUAN DAN FASILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB III

Article 12

Article 13

BAB IV

Article 14