PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

PERPRES Nomor 19 Tahun 2008

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 4

ayat (1) UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; 2. UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3890); 3. UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3316), sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4359); 4. UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3327), sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4379); 5. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3344), sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4380); 6. UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3400), sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4611); 7. UNDANG-UNDANG Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3713); 8. UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4286); 9. UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4355); 10. UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4358); 11. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3098) sebagaimana telah sepuluh kali diubah, terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 23); 12. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2000 Nomor 16) sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 24); 13. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional INDONESIA (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4093) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 25); 14. Peraturan PRESIDEN Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung; 15. Peraturan PRESIDEN Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.

Article 10

Correction

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 10 Maret 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDOYONO LAMPIRAN PERATURAN PESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 19 Tahun 2008 TANGGAL : 10 Maret 2008 BESARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA NO JABATAN TUNJANGAN 1 Ketua Mahkamah Agung Rp 31.100.000,00 2 Wakil Ketua Mahkamah Agung Rp 25.800.000,00 3 Ketua Muda Mahkamah Agung Rp 24.200.000,00 4 Hakim Agung Mahkamah Agung Rp 22.800.000,00 5 a. Ketua pengadilan Tinggi Rp 13.000.000,00 b. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Rp 13.000.000,00 c. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Rp 13.000.000,00 d. Ketua Penggadilan Militer Utama Rp 13.000.000,00 e. Ketua Pengadilan Tinggi Militer Rp 13.000.000,00 6 a. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Rp 7.400.000,00 b. Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Rp 7.400.000,00 c. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Rp 7.400.000,00 d. Ketua Pengadilan Militer tipe A Rp 7.400.000,00 7 a. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Rp 6.200.000,00 b. Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Rp 6.200.000,00 c. Ketua Pengadilan Militer Tipe B Rp 6.200.000,00 8 a. Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Rp 5.100.000,00 b. Ketua Pengadilan Agama Kelas II Rp 5.100.000,00 9 a. Wakil ketua Pengadilan Tinggi Rp 11.500.000,00 b. Wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama Rp 11.500.000,00 c. Wakil ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Rp 11.500.000,00 d. Wakil ketua Pengadilan Militer Utama Rp 11.500.000,00 e. Wakil ketua Pengadilan Tinggi Militer Rp 11.500.000,00 10 a. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Rp 6.600.000,00 b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Rp 6.600.000,00 c. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Rp 6.600.000,00 d. Wakil Ketua Pengadilan Militer Tipe A Rp 6.600.000,00 11 a. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Rp 5.800.000,00 b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Rp 5.800.000,00 c. Wakil Ketua Pengadilan Militer Tipe B Rp 5.800.000,00 12 a. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Rp 4.800.000,00 b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas II Rp 4.800.000,00 13 a. Hakim Pengadilan Tinggi Rp 10.200.000,00 b. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Rp 10.200.000,00 c. Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Rp 10.200.000,00 d. Hakim Pengadilan Militer Utama Rp 10.200.000,00 e. Hakim Pengadilan Tinggi Militer Rp 10.200.000,00 14 a. Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Rp 5.400.000,00 b. Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Rp 5.400.000,00 c. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Rp 5.400.000,00 d. Hakim Pengadilan Militer Tipe A Rp 5.400.000,00 15 a. Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Rp 4.500.000,00 b. Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Rp 4.500.000,00 c. Hakim Pengadilan Militer Tipe B Rp 4.500.000,00 16 a. Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Rp 4.200.000,00 b. Hakim Pengadilan Agama Kelas II Rp 4.200.000,00

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

Article 4

Article 4

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10