PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

PERPRES Nomor 122 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 164) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 1

Article 6

Correction

(1) Jenis Infrastruktur Prioritas mencakup: a. infrastruktur transportasi; b. infrastruktur jalan; c. infrastruktur pengairan; d. infrastruktur air minum; e. infrastruktur air limbah; f. sarana persampahan; g. infrastruktur telekomunikasi dan informatika; h. infrastruktur ketenagalistrikan; i. infrastruktur minyak dan gas bumi; j. infrastruktur fasilitas pendidikan; k. infrastruktur kawasan; l. infrastruktur pariwisata; dan m. infrastruktur kesehatan. (2) Infrastruktur transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. sarana dan prasarana perkeretaapian; b. sarana dan prasarana pelabuhan; c. sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan; d. sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan e. sarana dan prasarana perhubungan darat. (3) Infrastruktur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. jalan umum; b. jalan tol; c. jembatan; dan d. jembatan tol. (4) Infrastruktur pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. waduk; b. bendung; c. saluran pembawa air baku; dan d. bangunan pengairan lainnya. (5) Infrastruktur air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. bangunan pengambilan air baku; b. jaringan transmisi; c. jaringan distribusi; dan d. instalasi pengolahan air minum. (6) Infrastruktur air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. instalasi pengolahan air limbah; b. jaringan pengumpul; dan c. jaringan utama. (7) Sarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: a. pengangkut; b. tempat pembuangan; dan c. pengolahan sampah. (8) Infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi: a. pembangkit; b. transmisi; c. gardu; d. jaringan atau distribusi tenaga listrik; dan e. sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi. (9) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi: a. kilang; b. depo; dan c. transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi. (10) Infrastruktur fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi: a. sarana pembelajaran; b. laboratorium; c. pusat pelatihan; d. pusat penelitian/pusat kajian; e. sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan; f. ruang praktik siswa; g. perpustakaan; dan h. fasilitas pendukung pembelajaran dan pelatihan. (11) Infrastruktur kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi: a. kawasan ekonomi khusus; dan b. kawasan industri. (12) Infrastruktur kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m meliputi: a. sarana dan prasarana rumah sakit; b. sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan dasar; dan c. sarana dan prasarana laboratorium kesehatan. 3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Article I

Article 1

Article I

Article 1

Article 6

Article 9

Article 11B

Article II