PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2023 tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH) PADA POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG

PERMEN Nomor 1 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PERSYARATAN PENGENAAN TARIF PNBP Rp0,00 (NOL RUPIAH)

Article 3

Correction

Pengenaan Tarif Rp0,00 (nol rupiah) pada jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d diberikan selama 8 (delapan) semester perkuliahan untuk program sarjana terapan dan 4 (empat) semester untuk program magister terapan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Article 4

Correction

Pengenaan Tarif Rp0,00 (nol rupiah) pada jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan selama 7 (tujuh) semester perkuliahan untuk program sarjana terapan dan 4 (empat) semester untuk program magister terapan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Article 5

Persyaratan pengenaan tarif PNBP bagi Mahasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan Keputusan Menteri Sosial mengenai penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Kementerian Sosial.

Article 6

Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan untuk: a. program sarjana terapan; dan b. program magister terapan.

Article 7

(1) Persyaratan pengenaan tarif PNBP bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi untuk program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi: a. memiliki prestasi akademik atau nonakademik; b. tidak sedang mendapatkan sanksi akademik; dan c. tidak sedang menerima beasiswa lain. (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil studi/indeks prestasi semester I (satu) dengan nilai tertinggi dan sesuai kuota yang tersedia. (3) Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prestasi nonakademik oleh Mahasiswa yang mewakili Poltekesos Bandung di tingkat nasional.

Article 8

(1) Persyaratan pengenaan tarif PNBP bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi untuk program magister terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi: a. tidak pernah mendapatkan sanksi akademik; b. tidak sedang menerima beasiswa lain; c. memiliki prestasi akademik; dan d. lulusan program sarjana terapan Poltekesos Bandung pada tahun berjalan dan ditempuh paling lama 8 (delapan) semester. (2) Memiliki prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Mahasiswa yang memiliki hasil studi paling rendah 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) dan sesuai kuota yang tersedia. (3) Dalam hal pada semester berjalan Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh hasil studi/indeks prestasi semester di bawah 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima), Mahasiswa tidak lagi menerima Beasiswa Prestasi.

Article 9

Persyaratan pengenaan tarif PNBP bagi Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi: a. tidak sedang mendapatkan sanksi akademik; b. tidak sedang menerima beasiswa lain; c. memiliki prestasi akademik dan/atau nonakademik pada saat menempuh pendidikan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan; d. melampirkan surat keterangan tidak mampu; dan e. melampirkan bukti pembayaran rekening listrik.

Article 10

Persyaratan pengenaan tarif PNBP bagi Mahasiswa Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan kondisi kedisabilitasan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2023 tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH) PADA POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB III

Article 11

Article 12

Article 13

BAB IV

Article 14

BAB V

Article 15