PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2023 tentang TATA CARA PENETAPAN SENTRA EKONOMI GARAM RAKYAT

PERMEN Nomor 15 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN SEGAR

Article 2

Correction

SEGAR ditetapkan pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan Usaha Pergaraman dengan kriteria: a. tersedia lahan untuk produksi Garam; b. tersedia prasarana dan sarana Usaha Pergaraman; c. terdapat pangsa pasar Garam; dan d. terdapat dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan.

Article 3

Correction

(1) Kriteria tersedia lahan untuk produksi Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi persyaratan: a. sesuai dengan peruntukan ruang pada rencana umum tata ruang dan/atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan b. status lahan terdiri atas: 1) hak milik; 2) hak guna usaha; 3) hak pengelolaan; atau 4) sewa. (2) Kriteria tersedia prasarana dan sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling sedikit meliputi: a. saluran pengairan; b. jalan produksi; c. tempat penyimpanan Garam; d. kolam penampung air laut; e. alat penyalur air berupa kincir angin atau pompa air; f. geoisolator; g. alat ukur kekentalan air laut; dan h. alat angkut. (3) Kriteria terdapat pangsa pasar Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi: a. data penjualan Garam di dalam SEGAR dan/atau di luar SEGAR; dan/atau b. kontrak permintaan Garam di dalam SEGAR dan/atau di luar SEGAR. (4) Kriteria terdapat dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d paling sedikit meliputi: a. penetapan program kegiatan pembangunan Pergaraman dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan/atau daerah; b. pembentukan regulasi Usaha Pergaraman; c. pendanaan Usaha Pergaraman; dan d. pelembagaan usaha petambak Garam.

Article 4

SEGAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan melalui tahapan: a. pengusulan; b. verifikasi; dan c. penetapan.

Article 5

(1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disampaikan oleh gubernur kepada Menteri secara tertulis. (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan proposal yang paling sedikit memuat: a. latar belakang; b. profil provinsi; c. kelembagaan dan sumber daya manusia; d. aktivitas Usaha Pergaraman; e. lahan Garam eksisting dan potensi; f. prasarana dan sarana Usaha Pergaraman; g. pangsa pasar Garam; h. dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan; dan i. proyeksi analisis Usaha Pergaraman. (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 6

(1) Berdasarkan pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. verifikasi administrasi; dan b. survei lokasi. (3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian proposal dengan kriteria SEGAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (4) Survei lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memvalidasi kesesuaian usulan lokasi dengan kriteria SEGAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. persetujuan; atau b. penolakan. (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diberikan apabila hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau survei lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai. (7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ketidaksesuaian terhadap lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (8) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal. (9) Direktur Jenderal dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibantu oleh tim kerja. (10) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Article 7

(1) Dalam hal diperlukan untuk pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal dapat melaksanakan rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan terkait. (2) Direktur Jenderal menyampaikan rekomendasi penetapan SEGAR berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) kepada Menteri. (3) Menteri berdasarkan rekomendasi penetapan SEGAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) MENETAPKAN SEGAR. (4) SEGAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2023 tentang TATA CARA PENETAPAN SENTRA EKONOMI GARAM RAKYAT

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

BAB IV

Article 9