Peraturan Menteri Nomor 87 Tahun 2025 tentang Tata Cara P...

Article 2

(1) Pemotongan DBH dan/atau DAU dilakukan terhadap Pemerintah Daerah yang mempunyai Tunggakan. (2) Tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun dan telah dilakukan upaya penagihan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan kesehatan. (3) Pemotongan DBH dan/atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai penyelesaian Tunggakan.

Article 3

Correction

(1) BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi untuk menentukan besaran Tunggakan yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh masing-masing pihak. (2) Dalam pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan menyampaikan surat pemberitahuan kepada gubernur/bupati/wali kota yang minimal memuat: a. jumlah Tunggakan; dan b. waktu pelaksanaan rekonsiliasi. (3) Jumlah Tunggakan yang disepakati dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Kepala Cabang BPJS Kesehatan setempat dan gubernur/bupati/ wali kota atau pejabat yang ditunjuk. (4) Berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), minimal memuat: a. nama daerah; b. jumlah rincian Tunggakan yang disepakati dan/atau tidak disepakati; dan c. penyelesaian atas Tunggakan. (5) Berdasarkan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Utama BPJS Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk MENETAPKAN besaran Tunggakan masing-masing Pemerintah Daerah. (6) Contoh format berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 4

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah: a. tidak bersedia melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan/atau b. tidak menyepakati jumlah rincian Tunggakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, BPJS Kesehatan dapat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit atas besaran Tunggakan Pemerintah Daerah. (2) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama BPJS Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk, MENETAPKAN besaran Tunggakan masing- masing Pemerintah Daerah.

Article 5

Correction

(1) Berdasarkan penetapan besaran Tunggakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 4 ayat (2), Direktur Utama BPJS Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat permintaan pemotongan DBH dan/atau DAU sebagai penyelesaian Tunggakan kepada Menteri. (2) Menteri melimpahkan kewenangan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk melakukan pemotongan DBH dan/atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Surat permintaan pemotongan DBH dan/atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. bukti upaya penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); b. penetapan besaran Tunggakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 4 ayat (2); c. asli berita acara hasil rekonsiliasi yang ditandatangani oleh gubernur/bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Perwakilan BPJS Kesehatan setempat dan/atau hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan d. asli surat penunjukkan pejabat yang menandatangani berita acara rekonsiliasi dari gubernur/bupati/wali kota, dalam hal berita acara rekonsiliasi ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.

Article 6

(1) Berdasarkan surat permintaan pemotongan DBH dan/atau DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan besaran dan tahapan pemotongan DBH dan/atau DAU. (2) Perhitungan besaran pemotongan DBH dan/atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. besaran permintaan pemotongan; b. besaran penyaluran; c. sanksi pemotongan dan/atau penundaan lainnya; d. Kapasitas Fiskal Daerah yang bersangkutan; dan e. pertimbangan lainnya. (3) Kapasitas Fiskal Daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengacu pada Kapasitas Fiskal Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri mengenai peta kapasitas fiskal daerah. (4) Pertimbangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat berupa kondisi keuangan daerah dan/atau kebijakan Pemerintah. (5) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri. (6) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal memuat: a. nama daerah; b. jumlah Tunggakan; c. besaran dan tahapan pemotongan DBH dan/atau DAU; d. waktu pelaksanaan pemotongan; dan e. kode akun pemotongan dan/atau penyaluran kembali dana hasil pemotongan.

Article 7

(1) Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum melaksanakan pemotongan DBH dan/atau DAU. (2) Pemotongan DBH dan/atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat proses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran DBH dan/atau DAU. (3) Pemotongan DBH dan/atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

Article 8

(1) Berdasarkan pelaksanaan pemotongan DBH dan/atau DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1), Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan realisasi pemotongan DBH dan/atau DAU kepada Kepala Cabang BPJS Kesehatan setempat dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan. (2) Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana. (3) Contoh format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 9

(1) Dana hasil pemotongan DBH dan/atau DAU untuk penyelesaian Tunggakan dicatat dengan menggunakan kode akun penerimaan nonanggaran. (2) Penerimaan nonanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen penerimaan dana perhitungan fihak ketiga sebagai bagian dari Iuran Pemerintah Daerah. (3) Tata cara pembayaran dana perhitungan fihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPJS Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai dana perhitungan fihak ketiga.

Article 10

Correction

Permintaan pemotongan DBH dan/atau DAU sebagai penyelesaian Tunggakan yang telah diajukan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diproses lebih lanjut berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Article 11

Correction

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1734), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 12

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditandatangani secara elektronik Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2025 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, PURBAYA YUDHI SADEWA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM A. CONTOH FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI BERITA ACARA REKONSILIASI PENYELESAIAN KEWAJIBAN IURAN PEMERINTAH DAERAH ANTARA BPJS KESEHATAN KEDEPUTIAN WILAYAH/KANTOR CABANG ……………….. 1) DENGAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ……………….. 2) NOMOR ……………….. 3) NOMOR ……………….. 4) Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : …………………………………..………………. 5) Jabatan : …………………………..………………………. 6) Bertindak atas nama BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah/Kantor Cabang …………….…. 7), dan Nama : ………………….………….……………………. 8) Jabatan : ………………………………..…………………. 9) Bertindak atas nama Pemerintah Daerah …………….…. 10) sesuai surat penunjukkan dari gubernur/bupati/wali kota Nomor …………….…. 11) Pada hari ini, ………. 12) tanggal ………. 13) bulan ………. 14) tahun ………. 15) bertempat di …….…. 16), telah melaksanakan rekonsiliasi atas data kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah dengan realisasi yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data/bukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak, menyepakati sebagai berikut: (dalam Rupiah) No. Tahun Iuran PPU Pemerintah Daerah Tunggakan yang Disepakati Kewajiban Realisasi Pembayaran 1. ………. 17) ………………………… 18) ………………………… 19) ………………………… 20) 2. ……………. ……………………………… ……………………………… ……………………………… 3. ……………. ……………………………… ……………………………… ……………………………… 4. ……………. ……………………………… ……………………………… ……………………………… 5. ……………. ……………………………… ……………………………… ……………………………… 6. ……………. ……………………………… ……………………………… ……………………………… 7. ……………. ……………………………… ……………………………… ……………………………… 8. ……………. ……………………………… ……………………………… ……………………………… 9. ……………. ……………………………… ……………………………… ……………………………… …dst ……………. ……………………………… ……………………………… ……………………………… Jumlah ……………………………… ……………………………… ……………………………… Data/bukti pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan PPU Pemerintah Daerah yang telah disepakati akan dilakukan melalui pemotongan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah yang bersangkutan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Demikian Berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ……………….. , … - … - …… 21) …………………………………………………………. 22) …………………………………………………………. 23) …………………………………………………………. 24) …………………………………………………………. 25) PETUNJUK PENGISIAN NO KETERANGAN 1) diisi nama kedeputian wilayah/kantor cabang BPJS Kesehatan 2) diisi nama provinsi/kabupaten/kota 3) diisi nomor persuratan kedeputian wilayah/kantor cabang BPJS Kesehatan 4) diisi nomor persuratan provisini/kabupaten/kota 5) diisi nama pejabat yang mewakili kedeputian wilayah/kantor cabang BPJS Kesehatan 6) diisi jabatan dari pejabat yang mewakili kedeputian wilayah/kantor cabang BPJS Kesehatan 7) diisi nama kedeputian wilayah/kantor cabang BPJS Kesehatan 8) diisi nama gubernur/bupati/walikota, atau nama pejabat yang ditunjuk dalam hal berita acara rekonsiliasi ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk 9) diisi gubernur/bupati/walikota diikuti dengan nama daerah, atau diisi dengan jabatan pejabat yang ditunjuk dalam hal berita acara rekonsiliasi ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk 10) diisi nama provinsi/kabupaten/kota 11) dikosongkan apabila berita acara rekonsiliasi ditandatangani oleh gubernur/bupati/walikota, atau diisi nomor surat penunjukkan pejabat yang ditunjuk dalam hal berita acara rekonsiliasi ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk 12) diisi nama hari pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi 13) diisi tanggal pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf 14) diisi bulan pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf 15) diisi tahun pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf 16) diisi nama tempat dilaksanakannya rekonsiliasi 17) diisi tahun periode Iuran Jaminan Kesehatan yang direkonsiliasi 18) diisi jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah pada tahun bersangkutan 19) diisi jumlah realisasi pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan pada tahun bersangkutan 20) diisi selisih dari jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan (kolom 18)) dengan jumlah realisasi pembayaran (kolom 19)) pada tahun bersangkutan Kolom 20) = Kolom 18) – Kolom 19) 21) diisi nama daerah, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan rekonsiliasi NO KETERANGAN 22) diisi gubernur/bupati/walikota diikuti dengan nama daerah, atau diisi dengan jabatan pejabat yang ditunjuk dalam hal berita acara rekonsiliasi ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk 23) diisi jabatan dari pejabat yang mewakili kedeputian wilayah/kantor cabang BPJS Kesehatan 24) diisi nama gubernur/bupati/walikota, atau nama pejabat yang ditunjuk dalam hal berita acara rekonsiliasi ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk 25) diisi nama pejabat yang mewakili kedeputian wilayah/kantor cabang BPJS Kesehatan B. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN REALISASI PEMOTONGAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM KOP SURAT KPPN ……………….. 1) Nomor : ……………………………… 2) ………. - ………. - ………. 3) Sifat : Lampiran : Hal : Pemberitahuan Realisasi Pemotongan DBH dan/atau DAU Kepada Yth. Kepala Kedeputian Wilayah/Kantor Cabang BPJS Kesehatan ……………………………… 6) di tempat Menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor …………………7) tentang ……………………………… 8), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor ……………….. 9) tanggal ……………….. 10), KPPN ……………….. 11) telah melaksanakan pemotongan atas penyaluran DBH Tahap ……………….. 12)* DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaanya Bulan ………………..13)* Tahun ……………….. 14) Pemerintah Daerah ……………….. 15) sebesar Rp……………………………… 16) (……………………………… 17) rupiah). 2. Pemotongan tersebut dilakukan dalam rangka penyelesaian tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah. 3. Dana hasil pemotongan tersebut dicatat dalam penerimaan nonanggaran yang merupakan komponen penerimaan dana perhitungan fihak ketiga sebagai bagian dari Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. Kepala KPPN ……………….. 18) ……………………………………………………. 19) Tembusan: Gubernur/Bupati/Walikota ………………………………………………. 20) * dihapus/coret yang tidak perlu ** format surat dapat disesuaikan dengan kebutuhan PETUNJUK PENGISIAN NO KETERANGAN 1) diisi Kop Surat Resmi KPPN yang bersangkutan 2) diisi nomor surat 3) diisi tanggal, bulan dan tahun surat 4) diisi sifat surat 5) diisi jumlah lampiran surat 6) diisi nama kedeputian wilayah/kantor cabang BPJS Kesehatan 7) diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan DBH dan/atau DAU dalam rangka penyelesaian tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah 8) diisi judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan DBH dan/atau DAU dalam rangka penyelesaian tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah 9) diisi nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) penyaluran DBH Tahap yang bersangkutan atau DAU tahap yang bersangkutan 10) diisi tanggal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) penyaluran DBH Tahap yang bersangkutan atau DAU tahap yang bersangkutan 11) diisi nama KPPN yang bersangkutan 12) diisi tahap penyaluran DBH jika pemotongan dilakukan terhadap penyaluran DBH, atau dihapuskan 13) diisi Bulan penyaluran DAU jika pemotongan dilakukan terhadap penyaluran DAU, atau dihapuskan 14) diisi tahun penyaluran DBH dan/atau DAU 15) diisi nama Daerah yang bersangkutan 16) diisi jumlah dana yang dipotong pada tahap atau bulan yang bersangkutan dalam angka 17) diisi jumlah dana yang dipotong pada tahap atau bulan yang bersangkutan dalam huruf 18) diisi nama KPPN yang bersangkutan 19) diisi nama Kepala KPPN yang bersangkutan 20) diisi nama Daerah yang bersangkutan MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. elektronik PURBAYA YUDHI SADEWA

Peraturan Menteri Nomor 87 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB V

Article 10

BAB VI

Article 11

Article 12