PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

PERMEN Nomor 14 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Article 2

Correction

(1) Organisasi JDIH Kemendesa terdiri atas: a. pusat JDIH Kemendesa; dan b. anggota JDIH Kemendesa. (2) Pusat JDIH Kemendesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum, sekretariat jenderal Kementerian. (3) Anggota JDIH Kemendesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang umum dan layanan pengadaan; b. biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hubungan masyarakat; c. biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan kerja sama; d. biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan reformasi birokrasi; e. biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keuangan dan barang milik negara; f. pusat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang data dan informasi, badan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan informasi desa dan daerah tertinggal; g. sekretariat direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan desa dan perdesaan; h. sekretariat direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa dan daerah tertinggal; i. sekretariat direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal; j. sekretariat badan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan informasi desa dan daerah tertinggal; k. sekretariat badan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal; dan l. sekretariat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggaralan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

Article 3

(1) Pusat JDIH Kemendesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi serta Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH Kemendesa menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH Kemendesa; b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH Kemendesa dengan Pusat JDIHN; c. sosialisasi kebijakan terkait pengelolaan JDIH Kemendesa kepada anggota JDIH Kemendesa; d. pembangunan dan pengembangan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan laman resmi Pusat JDIHN; e. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum di lingkungan Kementerian; f. pembinaan terhadap sumber daya manusia sebagai pengelola JDIH Kemendesa; g. pelayanan dan penyebarluasan Informasi Hukum; h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mengenai Pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Kementerian; dan i. penyampaian laporan pengelolaan JDIH kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian dan Pusat JDIHN.

Article 4

(1) Anggota JDIH Kemendesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas untuk mendukung Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemutakhiran, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum di lingkungan unit kerja masing- masing; b. penyediaan sumber daya manusia pengelola JDIH Kemendesa di unit kerja masing-masing; c. penyiapan bahan untuk pelaksanaan sosialisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; d. pelaksanaan sosialisasi JDIH Kemendesa di unit kerja masing-masing; dan e. pelaporan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di unit kerja masing-masing kepada pusat JDIH Kemendesa.

BAB III

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Article 5

Correction

(1) Pengelolaan JDIH Kemendesa dilakukan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum. (2) Dokumen Hukum yang dikelola dalam JDIH Kemendesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peraturan Menteri; b. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian; c. kesepahaman bersama; d. perjanjian kerja sama; e. putusan mahkamah konstitusi, putusan mahkamah agung, dan putusan peradilan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian; f. keputusan Menteri; g. surat edaran; dan h. instruksi Menteri. (3) Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), JDIH Kemendesa mengelola: a. naskah akademik; b. naskah urgensi/naskah penjelasan; c. kajian hukum; d. monografi hukum; e. peraturan perundang-undangan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. artikel hukum; g. rancangan peraturan Menteri; h. dokumen perencanaan penyusunan peraturan Menteri; dan/atau i. bahan Dokumen Hukum lainnya.

Article 6

(1) Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian dilakukan melalui: a. aplikasi JDIH Kemendesa; dan b. arsip manual. (2) Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui aplikasi JDIH Kemendesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengunggah melalui laman JDIH Kemendesa. (3) Laman JDIH Kemendesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhubung dengan laman Kementerian dan terintegrasi dengan laman Pusat JDIHN. (4) Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara inventarisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum untuk diarsip dan dikelola oleh Pusat JDIH Kemendesa dan anggota JDIH Kemendesa. (5) Pengelolaan arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 7

(1) Menteri membentuk tim teknis pengelola JDIH Kemendesa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi JDIH Kemendesa dalam pengelolaan JDIH Kemendesa. (2) Tim teknis pengelola JDIH Kemendesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengarah; b. ketua; c. sekretaris; dan d. anggota. (3) Tim teknis pengelola JDIH Kemendesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur: a. ahli hukum; b. ahli teknologi, informasi, dan komunikasi; c. ahli dokumentasi; dan/atau d. pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan. (4) Tim teknis pengelola JDIH Kemendesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Article 8

Pengelolaan JDIH Kemendesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

BAB V

Article 10

BAB VI

Article 11

Article 12