PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2022 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR SURVEI DAN PEMETAAN GEOLOGI KELAUTAN

PERMEN Nomor 8 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Article 1

Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di bidang geologi kelautan.

Article 2

BAB IV

TATA KERJA

Article 13

Correction

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Badan Geologi.

Article 14

Correction

(1) Kepala Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Geologi secara berkala. (2) Dalam hal diperlukan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diminta sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Article 15

Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan,analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan.

Article 16

Setiap unsur di lingkungan Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maupun dalam lingkup hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Article 17

Semua unsur di lingkungan Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 18

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Article 19

(1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 20

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 21

Setiap laporan yang diterima pimpinan unit organisasi dari bawahan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Article 22

Penataan organisasi Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan dilakukan berdasarkan evaluasi kelembagaan dan analisis kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling kurang 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2022 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR SURVEI DAN PEMETAAN GEOLOGI KELAUTAN

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

Article 12

BAB IV

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB V

Article 23

Article 24

BAB VI

Article 25

BAB VII

Article 26

BAB VIII

Article 27