Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2011 tentang KEGIATAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan : 1. Kegiatan Usaha Niaga Umum (Wholesale) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu. 2. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. 3. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu. 4. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum, yang selanjutnya disebut BU-PIUNU, adalah Badan Usaha yang telah memperoleh Izin Usaha untuk melakukan Kegiatan Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 5. Kegiatan Penyaluran adalah kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak pada wilayah penyaluran oleh Penyalur yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan BU-PIUNU. 6. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh BU-PIUNU untuk melakukan Kegiatan Penyaluran. 7. Sarana dan Fasilitas adalah sarana dan/atau fasilitas yang digunakan untuk menunjang dan melaksanakan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak. 8. Kelangkaan Bahan Bakar Minyak adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas Bahan Bakar Minyak di daerah tertentu dalam waktu tertentu. 9. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. 11. Badan Pengatur adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir. 12. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

(1) BU-PIUNU dapat melakukan pendistribusian melalui Penyalur. (2) BU-PIUNU dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui Penyalur yang ditunjuk BU-PIUNU melalui seleksi. (3) Pengguna skala kecil dan pelanggan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konsumen yang menggunakan Bahan Bakar Minyak sebagai bahan bakar dan yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau tidak menguasai receiving terminal. (4) Receiving terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan instalasi penerimaan yang terdiri dari tempat penyimpanan (storage), dermaga (jetty), beserta sarana lainnya yang paling sedikit meliputi peralatan bongkar muat dan pompa. (5) Pengguna Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan konsumen yang menggunakan Bahan Bakar Minyak sebagai bahan bakar untuk segala bentuk sarana transportasi. (6) Pengguna Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan konsumen yang menggunakan Bahan Bakar Minyak sebagai bahan bakar untuk memasak dan penerangan dalam lingkup rumah tangga. (7) Penunjukan Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan lokasi sarana dan fasilitas.

BU-PIUNU yang mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur dan Penyalurnya wajib menyalurkan Jenis BBM Tertentu kepada konsumen tertentu secara tepat sasaran dan tepat volume, dengan harga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam rangka melakukan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak, BU-PIUNU dan Penyalur wajib memenuhi hak konsumen dan mutu pelayanan, sebagai berikut: a. jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk; b. standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. keselamatan, keamanan dan kenyamanan; d. harga pada tingkat yang wajar; e. informasi harga, jumlah subsidi yang diterima jika membeli Jenis BBM Tertentu, dan jadwal pelayanan; f. kesesuaian takaran/volume/timbangan; dan g. prosedur pelayanan yang mudah dan sederhana, termasuk memberikan faktur atau bukti transaksi lainnya kepada konsumen pengguna. (2) Dalam rangka memenuhi hak konsumen dan mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BU-PIUNU dan Penyalur wajib memiliki dan menyediakan sarana pengaduan konsumen berupa PO BOX, Nomor Telepon/HP, Faksimili, website, dan/atau email yang mudah diketahui oleh konsumen. (3) Pengaduan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib segera ditindaklanjuti penyelesaiannya oleh BU-PIUNU dan Penyalur serta dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

(1) BU-PIUNU wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Badan Pengatur dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu- waktu diperlukan. (2) Laporan mengenai kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rekapitulasi volume pendistribusian per jenis Bahan Bakar Minyak; b. sarana dan fasilitas penyaluran yang digunakan berikut kepemilikan dan kapasitasnya termasuk penambahan atau pengurangannya; c. kinerja penyalur dalam melakukan kegiatan penyaluran meliputi ketepatan volume, sasaran dan harga jual Bahan Bakar Minyak.

(1) Dalam hal terjadi gangguan distribusi Jenis BBM Tertentu, Badan Pengatur dapat melakukan tindakan tertentu (emergency response). (2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan dalam pendistribusian Jenis BBM Tertentu oleh BU-PIUNU dan/atau Penyalur, Badan Pengatur dapat bekerja sama dengan Kepolisian RI, dan/atau Pemerintah Daerah, lembaga, instansi lain, mengambil tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan tertentu (emergency response) dan tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Badan Pengatur.

(1) Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Penyimpanan dan Niaga yang telah ditunjuk sebagai Penyalur sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini wajib menentukan kegiatan usahanya sebagai pemegang Izin Usaha Penyimpanan, Niaga atau Penyalur. (2) Dalam hal Badan Usaha pemegang Izin Usaha Penyimpanan dan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan kegiatan usahanya sebagai pemegang Izin Usaha Penyimpanan atau Niaga, maka dilarang bertindak sebagai Penyalur. (3) Dalam hal Badan Usaha pemegang Izin Usaha Penyimpanan dan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan kegiatan usahanya sebagai Penyalur, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri mencabut Izin Usaha Penyimpanan atau Niaga yang bersangkutan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2011 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, JERO WACIK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 685