PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

PERMEN Nomor 12 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Article 2

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL

Article 8

Correction

(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Article 9

Correction

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Article 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kementerian; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Article 11

Sekretariat Jenderal terdiri atas: a. Biro Perencanaan; b. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia; c. Biro Keuangan; d. Biro Hukum; e. Biro Umum; f. Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama; dan g. Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol.

Article 12

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan manajemen risiko, serta pemantauan dan evaluasi kinerja.

Article 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. penyiapan penyusunan rencana strategis; c. koordinasi dan penerapan sistem pengendalian intern atas program/kegiatan; d. pelaksanaan pengelolaan manajemen risiko; e. pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi kinerja; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perencanaan.

Article 14

Biro Perencanaan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Article 15

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro Perencanaan.

Article 16

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pengelolaan, penataan organisasi, tata laksana dan sumber daya manusia.

Article 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, penyiapan pembinaan, dan penataan organisasi b. koordinasi, penyiapan pembinaan, dan penataan tata laksana; c. koordinasi dan penyusunan analisis dan pengembangan jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, dan evaluasi jabatan; d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi; e. koordinasi dan penyelenggaraan penilaian sistem pengendalian intern; f. koordinasi pelaksanaan kepatuhan internal Sekretariat Jenderal dan penyiapan pembinaan kepatuhan internal di lingkungan Kementerian; g. koordinasi dan penyiapan penataan pelayanan publik; h. koordinasi, penyiapan pembinaan, pengelolaan, dan penataan sumber daya manusia; i. penyiapan persetujuan pemberhentian dan pengangkatan pejabat pada organisasi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pembinaannya di bawah koordinasi Menteri; dan j. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

Article 18

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Article 19

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

Article 20

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pengelolaan, dan pemberian dukungan administrasi keuangan.

Article 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, penyiapan pembinaan, dan pelaksanaan administrasi keuangan; b. koordinasi dan pelaksanaan administrasi anggaran pendapatan dan anggaran belanja; c. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan; d. koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Kementerian; e. koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal atas laporan keuangan; f. koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan badan layanan umum; g. koordinasi dan penyusunan penerapan sistem pengendalian intern atas pelaporan keuangan; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Keuangan.

Article 22

Biro Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Article 23

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro Keuangan.

Article 24

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, serta pelaksanaan advokasi hukum.

Article 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan dan keputusan/ketetapan; b. koordinasi, penelaahan, dan pemberian pertimbangan hukum; c. koordinasi dan pelaksanaan advokasi hukum; d. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Hukum.

Article 26

Biro Hukum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Article 27

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro Hukum.

Article 28

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pengelolaan urusan perlengkapan dan pemeliharaan, kerumahtanggaan, kearsipan Kementerian serta pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa.

Article 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan urusan perlengkapan dan pemeliharaan, serta kerumahtanggaan; b. koordinasi, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan layanan kearsipan Kementerian; c. koordinasi, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara lingkup sekretariat jenderal; d. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa; e. pengelolaan sumber daya manusia, kelembagaan, serta pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Umum.

Article 30

Biro Umum terdiri atas: a. Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan; b. Bagian Rumah Tangga; c. Bagian Layanan Pengadaan; dan d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB Kesatu

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kedua

Article 11

BAB Ketiga

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Keempat

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Kelima

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB Keenam

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB Ketujuh

Article 28

Article 29

Article 30

BAB Kedelapan

BAB Kesembilan

BAB V

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan