PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAHNOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERDA Nomor 6 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB Kelima

Retribusi Terminal

Article 68A

Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut Retribusi atas pelayanan pengelolaan Terminal.

Article 68B

Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Article 68M

Correction

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan di Pelabuhan dan jasa kepelabuhanan serta fasilitas lainnya dalam ruang laut yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Article 68N

Correction

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penetapan yang menggunakan mata uang asing dibayarkan dengan mata uang rupiah sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat wajib retribusi membayar retribusi. (3) Obyek Retribusi yang belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya tarif Retribusi dikenakan sesuai klasifikasi Retribusi yang sejenis. 7. Ketentuan Pasal 69 diubah menjadi sebagai berikut:

Article 69

Dengan nama retribusi izin trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. 8. Ketentuan Pasal 70 diubah sebagai berikut:

Article 70

Obyek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa tayek tertentu. 9. Ketentuan BAB VII Tata Cara Pemungutan ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 84A, sebagai berikut:

Article 84A

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. 10. Ketentuan Lampiran XIV diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Article II

Peraturan Derah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah. LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (6-105/2019) Ditetapkan di Semarang pada tanggal 22 April 2019 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO Diundangkan di Semarang pada tanggal 22 April 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BAB 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Article 68N

Correction

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penetapan yang menggunakan mata uang asing dibayarkan dengan mata uang rupiah sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat wajib retribusi membayar retribusi. (3) Obyek Retribusi yang belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya tarif Retribusi dikenakan sesuai klasifikasi Retribusi yang sejenis. 7. Ketentuan Pasal 69 diubah menjadi sebagai berikut:

Article 69

Dengan nama retribusi izin trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. 8. Ketentuan Pasal 70 diubah sebagai berikut:

Article 70

Obyek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa tayek tertentu. 9. Ketentuan BAB VII Tata Cara Pemungutan ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 84A, sebagai berikut:

Article 84A

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. 10. Ketentuan Lampiran XIV diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Article II

Peraturan Derah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah. LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (6-105/2019) Ditetapkan di Semarang pada tanggal 22 April 2019 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO Diundangkan di Semarang pada tanggal 22 April 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAHNOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAB Kelima

Article 68A

Article 68B

BAB Kelima

Article 68A

Article 68B

Article 68C

BAB 1

Article 68A

Article 68B

Article 68C

Article 68D

BAB 2

Article 68D

Article 68E

BAB 3

Article 68E

Article 68F

BAB 4

Article 68F

Article 68G

BAB 5

Article 68G

BAB Keenam

Article 68H

Article 68I

Article 68J

BAB 1

Article 68H

Article 68I

Article 68J

Article 68K

BAB 2

Article 68K

Article 68L

BAB 3

Article 68L

Article 68M

BAB 4

Article 68M

Article 68N

Article 69

Article 70

Article 84A

Article II

BAB 5

Article 68N

Article 69

Article 70

Article 84A

Article II