PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN AIR TANAH

PERDA Nomor 3 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB II

ASAS,MAKSUDDANTUJUAN 28. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka air tanah dan

BAB III

RUANG LINGKUP Tujuan Pengelolaan air tanah

Article 10

Article 17

Correction

(2) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada Wilayah CAT. (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah. (4) Debit pengambilan air tanah ditentukan dengan mempertimbangkan : a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah; b. kondisi dan lingkungan air tanah; c. kawasan lindung Air Tanah; d. proyeksi kebutuhan Air Tanah; e. pemanfaatan air tanah yang telah ada; f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan Air Tanah; g. ketersediaan Air Permukaan; dan h. kerapatan sumur bor. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenm penggunaan air tanah diatur dengan Peraturan Gubernur. (1) Pengusahaan air tanah merupakan penggunaan air tanah bagi kegiatan usaha komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) ditujukan untuk memenuhi kebutuhan: a. bahan baku produksi; b. media usaha; atau c. bahan pembantu atau proses produksi. (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang secara teknis tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat. (3) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan: a. rencana pengelolaan air tanah; b. kelayakan teknis dan ekonomi; c. fungsi sosial air tanah; d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan e. ketentuan lainnya ses'uai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal20 (1) Pemakaian air tanah merupakan penggunaan air tanah bagi kegiatan non komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditujukan untuk memenuhi kebutuhan: a. air bersih rumah tangga; b. air bersih perkantoran pemerintah; c. air bersih peribadahan; d. air bersih kegiatan sosial; dan e. air bersih lembaga penelitian. (2) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjangsecara teknis tidak mengganggu untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.

Article 19

Correction

(4) Pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Gubernur. (5) Pemakaian air tanah dengan Izin Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan dalam hal: a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inchi (kurang dari 5 cm); b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; c. penggunaan air tanah kurang dari 9 m3/ hari dengan tidak menggunakan sistim distribusi terpusat; dan d. sumur berada di areal pertanian dengan pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik dalam hal air permukaan tidak mencukupi untuk pertanian rakyat. (1) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan air tanah yang diakibatkan oleh pengambilan air tanah berlebihan, serta berfungsi untuk menjaga berkelanjutan pemanfaatan air tanah. (2) Pengendalian daya rusak air tanah pada CATdilakukan terhadap kegiatan: a. pengendalian pengambilan air tanah; dan b. peningkatan jumlah imbuhan air tanah. Pasa122 BABVII PENGENDALIANDAYARUSAKAIRTANAH (6) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan kegiatan: a. survei hidrogeologi; b. eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalian eksplorasi; c. pengeboran atau penggalian eksploitasi; darr/atau d. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengembangan air tanah diatur dengan Peraturan Gubernur. (1) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah pada Wilayah CAT. (2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat. (3) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan daya rusak air tanah dan lingkungan hidup. (4) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan rencana tata ruang wilayah. (5) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertim bangkan: a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah; b. kondisi dan lingkungan air tanah; c. kawasan lindung air tanah; d. proyeksi kebutuhan air tanah; e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada; f. data dan informasi hasil inventarisasi pada CAT; g. ketersediaan air permukaan; dan h. kearifan lokal. Pasa121

BAB Ketiga

Penyediaan Air Tanah

Article 17

Correction

(2) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada Wilayah CAT. (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah. (4) Debit pengambilan air tanah ditentukan dengan mempertimbangkan : a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah; b. kondisi dan lingkungan air tanah; c. kawasan lindung Air Tanah; d. proyeksi kebutuhan Air Tanah; e. pemanfaatan air tanah yang telah ada; f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan Air Tanah; g. ketersediaan Air Permukaan; dan h. kerapatan sumur bor. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenm penggunaan air tanah diatur dengan Peraturan Gubernur. (1) Pengusahaan air tanah merupakan penggunaan air tanah bagi kegiatan usaha komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) ditujukan untuk memenuhi kebutuhan: a. bahan baku produksi; b. media usaha; atau c. bahan pembantu atau proses produksi. (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang secara teknis tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat. (3) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan: a. rencana pengelolaan air tanah; b. kelayakan teknis dan ekonomi; c. fungsi sosial air tanah; d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan e. ketentuan lainnya ses'uai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal20 (1) Pemakaian air tanah merupakan penggunaan air tanah bagi kegiatan non komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditujukan untuk memenuhi kebutuhan: a. air bersih rumah tangga; b. air bersih perkantoran pemerintah; c. air bersih peribadahan; d. air bersih kegiatan sosial; dan e. air bersih lembaga penelitian. (2) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjangsecara teknis tidak mengganggu untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.

Article 19

BAB Keenam

Pencabutan Izin (2) Dalam rangka pelaksanaan

Article 49

Correction

(1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengelolaan air tanah di Daerah. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pernakaiarr/ pengusahaan air tanah. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap pelaksanaan: a. konservasi air tanah; b. pendayagunaan air tanah; c. pengendalian daya rusak air tanah; dan b. sistem informasi air tanah. Pasal48 BABX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan air tanah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. (2) Pelaksanaan kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal47 BABIX KERJA SAMA (1) Gubernur menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah. (2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan

Article 54

Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan: a. pengambilan dan pengumpulan data; b. penyimpanan dan pengolahan data; c. pembaharuan data; dan d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi. Pasa153 (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah Gubernur menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi air tanah. (2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di tingkat Nasional, Daerah dan KabupatenjKota. (3) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai: a. konfigurasi CAT; b. hidrogeologi; c. potensi air tanah; d. konservasi air tanah; e. pendayagunaan air tanah; f. kondisi dan lingkungan air tanah; g. pengendalian dan pengawasan air tanah; h. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan 1. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Article 52

BAB 5

Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah

Article 49

Correction

(1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengelolaan air tanah di Daerah. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pernakaiarr/ pengusahaan air tanah. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap pelaksanaan: a. konservasi air tanah; b. pendayagunaan air tanah; c. pengendalian daya rusak air tanah; dan b. sistem informasi air tanah. Pasal48 BABX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan air tanah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. (2) Pelaksanaan kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal47 BABIX KERJA SAMA (1) Gubernur menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah. (2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan

Article 54

Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan: a. pengambilan dan pengumpulan data; b. penyimpanan dan pengolahan data; c. pembaharuan data; dan d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi. Pasa153 (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah Gubernur menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi air tanah. (2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di tingkat Nasional, Daerah dan KabupatenjKota. (3) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai: a. konfigurasi CAT; b. hidrogeologi; c. potensi air tanah; d. konservasi air tanah; e. pendayagunaan air tanah; f. kondisi dan lingkungan air tanah; g. pengendalian dan pengawasan air tanah; h. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan 1. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Article 52

(4) Pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Gubernur. (5) Pemakaian air tanah dengan Izin Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan dalam hal: a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inchi (kurang dari 5 cm); b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; c. penggunaan air tanah kurang dari 9 m3/ hari dengan tidak menggunakan sistim distribusi terpusat; dan d. sumur berada di areal pertanian dengan pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik dalam hal air permukaan tidak mencukupi untuk pertanian rakyat. (1) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan air tanah yang diakibatkan oleh pengambilan air tanah berlebihan, serta berfungsi untuk menjaga berkelanjutan pemanfaatan air tanah. (2) Pengendalian daya rusak air tanah pada CATdilakukan terhadap kegiatan: a. pengendalian pengambilan air tanah; dan b. peningkatan jumlah imbuhan air tanah. Pasa122 BABVII PENGENDALIANDAYARUSAKAIRTANAH (6) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan kegiatan: a. survei hidrogeologi; b. eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalian eksplorasi; c. pengeboran atau penggalian eksploitasi; darr/atau d. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengembangan air tanah diatur dengan Peraturan Gubernur. (1) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah pada Wilayah CAT. (2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat. (3) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan daya rusak air tanah dan lingkungan hidup. (4) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan rencana tata ruang wilayah. (5) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertim bangkan: a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah; b. kondisi dan lingkungan air tanah; c. kawasan lindung air tanah; d. proyeksi kebutuhan air tanah; e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada; f. data dan informasi hasil inventarisasi pada CAT; g. ketersediaan air permukaan; dan h. kearifan lokal. Pasa121

BABXIII SANKSI ADMINISTRATIF Biaya penyelenggaraan pengelolaan air tanah dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; darr/atau b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan. Pasal55 BABXII PEMBIAYAAN dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Gubernur. (3) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang air tanah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang air tanah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang air tanah; d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak Pidana di bidang air tanah; e. melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, Pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan Penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka Pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang air tanah; g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana di bidang air tanah; (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Pasa158 BABXV KETENTUAN PENYIDlKAN (1) Gubernur memfasilitasi penye1esaian sengketa pengelolaan air tanah antar Pemerintah Kabupaten/Kota dan zatau an tara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan swasta. (2) Penye1esaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. (3) Da1am hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan. (4) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa157

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN AIR TANAH

BAB II

BAB III

Article 10

BAB II

BAB III

Article 10

Article 11

Article 13

Article 12

Article 14

Article 16

Article 15

Article 17

Article 19

BAB Kesatu

Article 10

BAB Kedua

Article 11

BAB Ketiga

Article 13

BAB Kesatu

Article 12

BAB Keempat

Article 14

BAB Kedua

Article 16

BAB Keempat

Article 15

BAB Ketiga

Article 17

Article 19

BAB Kelima

BAB 1

BAB Kedua

BAB Kesatu

BAB VIII

Article 39

BAB 2

BAB 4

BAB 3

BAB 6

BAB 5

BAB 1

BAB Ketiga

BAB 7

BAB 1

BAB Keempat

BAB 2

BAB 2

BAB 4

BAB 3

BAB 1

BAB Kelima

Article 39

BAB 3

BAB 2

BAB 4

BAB Keenam

Article 49

Article 54

Article 52

BAB 5

Article 49

Article 54

Article 52

BAB XI

Article 51

Article 56

BAB XIV

Article 62

BAB XVIII

Article 60

BAB XVII

BAB XVI