PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMONDOKAN

PERDA Nomor 5 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Article 5

Correction

(1) Setiap Penyelenggara Pemondokan wajib: a. memiliki Izin Penyelenggaraan Pemondokan bagi orang atau Badan yang menyelenggarakan Pemondokan minimal 3 (tiga) kamar pada satu lokasi; b. bertanggung jawab atas ketenteraman dan ketertiban lingkungan; c. berperan serta mencegah terjadinya perbuatan yang tidak bermoral, serta aktivitas di dalam Pemondokan yang melanggar peraturan perundang-undangan; d. bertanggung jawab atas segala aktivitas dalam pemondokan; e. melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas Pemondok kepada Ketua RT setiap ada perubahan data Pemondok; f. melaporkan kepada Ketua RT apabila Pemondok menerima tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; g. memastikan bahwa setiap tamu Pemondokan memiliki identitas yang masih berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; h. membuat … h. membuat dan memberlakukan tata tertib secara tertulis bagi Pemondok; i. memberikan bimbingan kepada Pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat serta berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan; j. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan k. menaati ketentuan yang berlaku. (2) Ketentuan mengenai lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Article 6

(1) Bagi Penyelenggara Pemondokan yang tidak tinggal dalam satu Pemondokan wajib menunjuk orang yang diberi tanggung jawab berkaitan dengan penyelengaraan Pemondokan. (2) Dalam melimpahkan tanggung jawab kepada seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut: a. orang yang diberi tanggung jawab tersebut harus bertempat tinggal dan memiliki Kartu Tanda Penduduk di Kelurahan setempat; dan b. pelimpahan tersebut dilaporkan kepada Ketua RT.

Article 7

(1) Setiap Penyelenggara Pemondokan dilarang menyelenggarakan Pemondokan yang dihuni Pemondok yang berbeda jenis kelamin dalam satu kesatuan bangunan, kecuali suami-isteri dengan menunjukkan Surat Nikah. (2) Setiap Pemondok dilarang menerima tamu yang berbeda jenis kelamin di dalam kamar, kecuali tamu tersebut merupakan suami/isteri yang dibuktikan dengan Surat Nikah, atau keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga. BAB IV …

BAB IV

PERIZINAN

Article 8

Correction

Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Pemondokan minimal 3 (tiga) kamar dalam satu lokasi wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Pemondokan.

Article 9

Correction

(1) Izin Penyelenggaraan Pemondokan diajukan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan, sebagai berikut: a. identitas Penyelenggara Pemondokan; b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan c. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan atas tanah dan bangunan. (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan Izin Penyelenggaraan Pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Article 10

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Izin Penyelenggaraan Pemondokan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dan benar. (2) Permohonan yang ditolak untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Pemondokan dapat mengajukan kembali permohonan. (3) Apabila Izin Penyelenggaraan Pemondokan yang telah diperoleh pemohon rusak, tidak terbaca, atau hilang, pemohon dapat mengajukan permohonan penggantian Izin Penyelenggaraan Pemondokan secara tertulis kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pasal 11 …

Article 11

(1) Izin Penyelenggaraan Pemondokan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. (2) Dalam hal terjadi peralihan hak kepemilikan Pemondokan maka pemegang hak yang baru wajib mengajukan Izin Penyelenggaraan Pemondokan kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Article 12

(1) Izin Penyelenggaraan Pemondokan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMONDOKAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kesatu

Article 5

Article 6

BAB Kedua

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB V

Article 13

Article 14

BAB VI

Article 15

BAB VII

Article 16

BAB VIII

Article 17

BAB IX

Article 18

Article 19