Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PEMBE...

Article 2

(1) TPP diberikan kepada seluruh PNS berdasarkan pertimbangan obyektif sesuai kemampuan keuangan daerah disamping gaji dan tunjangan. (2) Yang termasuk PNS meliputi: a. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan secara penuh diluar instansi Pemerintah Daerah Kota berdasarkan surat keputusan diperbantukan/ dipekerjakan/ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku; b. PNS instansi lain yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh di instansi Pemerintah Daerah Kota berdasarkan surat keputusan diperbantukan atau dipekerjakan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku; c. PNS yang melaksanakan tugas belajar. (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian prestasi kerja PNS. (4) Penilaian prestasi kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah capaian sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. (5) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bulanan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Besaran dan nilai TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Article 4

Correction

(1) TPP diberikan secara proporsional berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja yang dilakukan oleh atasan langsung PNS yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut: a. penilaian sasaran kerja pegawai pada tahun anggaran sebelumnya digunakan sebagai dasar pembayaran TPP pada tahun berikutnya; dan b. penilaian perilaku kerja dilakukan pada akhir bulan digunakan sebagai dasar pembayaran pada bulan berikutnya. (2) Pembayaran TPP diberikan setelah dikurangi pajak dan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja yang terdiri dari unsur: a. sasaran kerja pegawai dengan bobot nilai tertinggi 60% (enam puluh per seratus); dan b. perilaku kerja dengan bobot nilai tertinggi 40% (empat puluh per seratus).

Article 5

Bobot nilai sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan prosentase dari bobot nilai tertinggi berdasarkan kriteria sebagai berikut: a. 100% (seratus per seratus) apabila mencapai nilai 86 (delapan puluh enam) keatas; b. 95% (sembilan puluh lima per seratus) apabila mencapai nilai dalam rentang 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 85 (delapan puluh lima); c. 85% (delapan puluh lima per seratus) apabila mencapai nilai dalam rentang 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima); dan d. 75% (tujuh puluh lima per seratus) apabila mencapai nilai dalam rentang 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh). Pasal 6 (1) PNS wajib melaporkan dan menyerahkan SKP kepada Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah selambat- lambatnya pada tanggal 31 Januari tahun berjalan. (2) Penilaian perilaku kerja dihitung berdasarkan pengurangan dari jumlah kehadiran. (3) Bobot nilai perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan prosentase dari bobot nilai tertinggi berdasarkan kriteria kehadiran dan pemenuhan jam kerja. (4) Pengukuran pengurangan TPP: a. keterlambatan hadir; b. pulang lebih cepat; c. tidak hadir tanpa keterangan; dan d. cuti. (5) Bagi Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan dikenai pengurangan TPP pada bulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dipotong sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) per hari; b. dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dipotong sebesar 1% (satu per seratus) per hari; c. dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, dipotong sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus) per hari; d. dalam rentang waktu 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih, dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) per hari; dan e. tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) kecuali ada surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat Administrator (Eselon III/a) paling banyak 3 kali dalam 1 (satu) bulan. (6) Bagi Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja pada bulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dipotong sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) per hari; b. dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dipotong sebesar 1% (satu per seratus) per hari; c. dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, dipotong sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus) per hari; d. dalam rentang waktu 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih, dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) per hari; dan e. tidak mengisi daftar hadir pulang kerja, dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) kecuali ada surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah atau Penjabat Administrator (Eselon III/a) paling banyak 3 kali dalam 1 (satu) bulan. (7) Pengurangan TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengurangan per hari kerja bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan sebesar 3% (tiga per seratus); b. pengurangan per hari kerja bagi PNS yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang melebihi ketentuan cuti tahunan sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus); c. bagi PNS yang mengambil cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) per hari dari TPP Perilaku Kerja. (8) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti besar di luar kepentingan agama, TPP dibayarkan secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut: a. sampai dengan 30 (tiga puluh) hari pertama dikurangi sebesar 50% (lima puluh per seratus); b. sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kedua dikurangi sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan c. sampai dengan 30 (tiga puluh) hari ketiga dikurangi sebesar 90% (sembilan puluh per seratus). (9) Dikecualikan dari pengurangan TPP apabila: a. cuti tahunan; b. cuti bersalin anak pertama sampai dengan anak ketiga; c. cuti alasan penting; d. mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat); e. cuti besar keagamaan pertama f. melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya; dan g. diberhentikan dari jabatan organik. Pasal 7 (1) PNS yang diberhentikan TPP adalah: a. berstatus masa persiapan pensiun bebas tugas; b. berstatus tersangka dan ditahan; c. berstatus terdakwa atau terpidana; d. cuti diluar tanggungan negara; e. cuti besar melahirkan anak yang keempat dan seterusnya; f. cuti sakit lebih dari 18 (delapan belas) bulan; g. diperbantukan atau dipekerjakan; h. diberhentikan sementara; i. tingkat capaian Penilaian Prestasi Kerja dibawah 50% (lima puluh per seratus); j. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif; k. sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS; dan l. Pegawai yang terkena hukuman disiplin sedang dan berat diberlakukan perberhentian TPP pada bulan berikutnya terhitung mulai tanggal pemberlakuan hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut: 1. hukuman disiplin sedang diberhentikan selama 2 (dua) bulan; dan 2. hukuman disiplin berat diberhentikan selama 3 (tiga) bulan. (2) Pemberhentian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak keputusan ditetapkan. (3) TPP dapat diberikan kembali setelah berakhirnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Pemberhentian TPP berdasarkan perilaku kerja bagi Pegawai yang berstatus tugas belajar diberlakukan pada bulan ketujuh terhitung mulai ditetapkannya Keputusan tentang Tugas Belajar.

Article 8

Correction

(1) Setiap PNS wajib menyusun sasaran kerja pegawai untuk tahun berjalan. (2) Setiap akhir tahun atasan langsung, melakukan penilaian prestasi kerja bawahannya selama 1 (satu) tahun. (3) Bagi PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh diluar instansi Pemerintah Daerah Kota, SKP disusun berdasarkan kegiatan tugas jabatan pada tempat diperbantukan atau dipekerjakan sesuai ketentuan yang berlaku, dan dilaporkan kepada pimpinan instansi induknya. (4) Penilaian prestasi kerja khusus untuk keperluan pemberian TPP bagi pimpinan Perangkat Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan data yang disediakan oleh Sekretaris atau pejabat struktural yang menangani urusan kepegawaian. (5) Penilaian prestasi kerja khusus untuk keperluan pemberian TPP bagi Sekretaris Daerah dilakukan oleh Wali Kota berdasarkan data yang disediakan oleh Asisten Administrasi Umum atau Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Article 9

Correction

(1) Pembayaran TPP berdasarkan hasil pengukuran sasaran kerja pegawai sebesar 60% (enam puluh per seratus) dibayarkan melalui mekanisme pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang diberikan setiap awal bulan. (2) Pembayaran TPP berdasarkan perilaku kerja sebesar 40% (empat puluh per seratus) dibayarkan melalui mekanisme sebagai berikut: a. Kepala Perangkat Daerah wajib membuat dan mengusulkan daftar usulan Pemberian, Pengurangan dan Pemberhentian TPP kepada Kepala BKD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; b. kebenaran daftar usulan pemberian dan pemberhentian TPP menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah masing-masing dan apabila terjadi kesalahan dalam pengajuan daftar usulan TPP, segera melakukan pembetulan ralat dan segera diajukan kembali melalui BKD; c. pengajuan daftar usulan Pemberian, Pengurangan dan Pemberhentian TPP dari masing-masing pengelola kepegawaian Perangkat Daerah kepada pembuat daftar gaji perangkat daerah untuk diajukan ke BKD setelah diverifikasi oleh verifikatur perangkat daerah paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya; d. BKD setelah menerima daftar usulan Pemberian, Pengurangan dan Pemberhentian TPP sebagaimana dimaksud huruf c selanjutnya segera menerbitkan Surat Penyedian dan Pencairan Dana (SP2D); e. pembayaran TPP bagi PNS di setiap Perangkat Daerah diterima paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya dan apabila jatuh pada hari libur maka pembayaran dimajukan; dan f. pengajuan daftar usulan TPP wajib melampirkan hasil rekapitulasi kehadiran, daftar hadir manual dan surat keterangan ketidakhadiran sebagai langkah antisipasi terjadinya gangguan sistem aplikasi.

Article 10

(1) PNS yang diangkat atau dipindahkan mutasi, promosi dan diberhentikan dari dan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional sampai dengan tanggal 15 (lima belas), maka pemberian TPP jabatan struktural/jabatan fungsional yang baru diberikan pada bulan keputusan pengangkatan atau keputusan pemindahan ditetapkan. (2) PNS yang diangkat atau dipindahkan mutasi, promosi dan diberhentikan dari dan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional setelah tanggal 15 (limabelas), maka TPP jabatan struktural atau jabatan fungsional yang baru diberikan pada bulan berikutnya di Perangkat Daerah baru. (3) PNS yang mutasi ke Pemerintah Daerah Kota TPP diberikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung setelah PNS tersebut mendapatkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 11 Pembiayaan untuk Pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 12 Pemberian TPP diberikan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing- masing Perangkat Daerah. BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI Bagian Kesatu Monitoring Pasal 13 (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian, pengurangan dan pemberhentian TPP dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. rapat tim; b. rapat koordinasi dengan antara tim dengan Perangkat Daerah terkait; dan c. peninjauan lapangan. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota. (4) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi kepada Wali Kota. Pasal 14 Dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian, pengurangan dan pemberhentian TPP di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan oleh pimpinan Perangkat Daerah.

Article 15

(1) Kebijakan pemberian, pengurangan dan pemberhentian TPP yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dievaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. mekanisme pembayaran; b. pelaksanaan pembayaran; dan c. kebenaran usulan pemberian TPP. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota.

Article 15

Correction

Article 16

Correction

Bentuk format mengenai : a. Catatan Pelaksanaan Jam Kerja oleh Atasan Langsung (Formulir 1); b. Surat Mengajukan Ijin Tidak Masuk Kerja (Formulir 2); c. Surat Pernyataan (Masuk Kerja, Pulang Kerja, Tidak Melakukan Absen Sidik Jari) (Formulir 3); dan d. Surat Keterangan (Masuk Kerja, Pulang Kerja, Tidak Melakukan Absen Sidik Jari) (Formulir 4). tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Article 17

Correction

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 47 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 18

Correction

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon. Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 26 Pebruari 2019 WALI KOTA CIREBON, ttd, NASHRUDIN AZIS Diundangkan di Cirebon pada tanggal 28 Pebruari 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, ttd, ASEP DEDI BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19621001 199703 1 003 LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON. FORMULIR 1 CATATAN PELAKSANAAN JAM KERJA OLEH ATASAN LANGSUNG Nama : NIP : Pangkat/Golongan : Jabatan : Unit Kerja : Bulan…….. NO TANGGAL MASUK PULANG KETERANGAN 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 . . . . . . . . . 31 1 2 3 4 5 . . . . . . . . . 31 Cirebon, Atasan Langsung, ( ) NIP FORMULIR 2 Cirebon, Kepada Yth. Kepala Perangkat Daerah di CIREBON Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : …………………………………………………………… NIP : …………………………………………………………… Pangkat/Golongan : …………………………………………………………… Jabatan : …………………………………………….................. Instansi : ....................................................................... Dengan ini saya mengajukan ijin Tidak Masuk Kerja, pada hari ……………………….. tanggal……………………… karena ada keperluan …………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………… Demikian atas perhatian dan perkenannya, saya ucapkan terima kasih. Mengetahui (Atasan Langsung) ……………………………….. NIP Hormat Saya …………………………………… NIP FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN (Masuk Kerja, Pulang Kerja, Tidak Melakukan Absen Sidik Jari) Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ………………………………………………………………. NIP : ………………………………………………………………. Pangkat/Golongan : ……………………………………………………….......... Jabatan : ………………………………………………………………. Instansi : …………………………………………………………….... Menyatakn bahwa pada hari……………………..tanggal………………… datang/pulang *) pada jam………………. tidak melakukan absensi sidik jari/tidak terekam absensi sidik jari*) Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. *) Coret yang tidak Perlu Cirebon, Yang membuat Pernyataan (materai 6000) …………………………………. NIP FORMULIR 4 KOP PERANGKAT DAERAH SURAT KETERANGAN Nomor :…………………… (Masuk Kerja, Pulang Kerja, Tidak Melakukan Absen Sidik Jari) Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : (Atasan Langsung) NIP : ........................................................................ Pangkat/Gol. : …………………………………………………………… Jabatan : …………………………………………………………… Instansi : …………………………………………………………… Dengan ini menerangkan bahwa: Nama : ........................................................................ NIP : ....................................................................... Pangkat/Gol. : ........................................................................ Jabatan : …………………………………………………………… Instansi : …………………………………………………………… Pada hari…………………….. tanggal ………………… datang/pulang *) pada jam ………………. tidak melakukan absensi sidik jari/tidak terekam absensi sidik jari*) Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui Kepala Perangkat Daerah ………………………………. NIP *) Coret yang tidak perlu Cirebon, Atasan Langsung ....………………………….. NIP. WALI KOTA CIREBON, ttd, NASHRUDIN AZIS Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19621001 199703 1 003

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

BAB IV

Article 4

Article 5

BAB V

Article 8

BAB VI

Article 9

Article 10

Article 15

BAB Kedua

Article 15

BAB IX

Article 16

BAB X

Article 17

BAB XI

Article 18