PERDA

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni

PERDA Nomor 7 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 3

Correction

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, dengan susunan sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B; c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A; d. Dinas Daerah terdiri dari : 1. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM; 5. Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 6. Dinas PertanianTipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan Tanaman Pangan; 7. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan; 8. Dinas Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan; 9. Dinas Sosial Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 10. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, parawisata, pemuda dan olahraga; 11. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan tenaga kerja; 12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Keluarga berencana; 13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan; 14. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan lingkungan hidup; 15. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran; 16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung; 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 18. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman; dan 19. Dinas Komunikasi dan Informasi, Persandian dan Statistik Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan persandian dan urusan statistik; e. Badan Daerah terdiri dari : 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan; 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah; 4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B, menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana daerah.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

Article 8

BAB V

Article 9

BAB VI

Article 10

BAB VII

Article 11

Article 12

BAB VIII

Article 13

Article 14

Article 15