PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang DUKUNGAN DAN FASILITASI BAGI PONDOK PESANTREN

PERDA Nomor 4 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

DUKUNGAN DAN FASILITASI BAGI PONDOK PESANTREN

Article 15

Correction

(1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi lagi Pondok Pesantren dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (21 Dukungan dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan diberikan bagi Pondok Pesantren dengan ketentuan: a. memiliki nomor statistik ijin operasional, sertilikasi Pondok Pesantren; b. menerapkan peraturan bebas asap rokok kepada santri putra dan putri serta orang tua/wali santri di Kawasan Pondok Pesantren; dan c. pemisahan secara tegas asrama Sa-ntri putra dan Santri putri. (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah memberikan dukungan pendanaan penyelenggaraan Pondok Pesantren melalui APBD sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. (4) Mekanisme bantuan pendanaan bagi Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan melalui hibah dari Pemerintah Daerah atau mekanisme lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan dan fasilitasi bagi Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (41 diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 16

(1) Dukungan dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah bagi Pondok Pesantren dalam fungsi pendidikan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk bantuan: a. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan; b. pengembangan sumber daya manusia bagl penyelenggara Pondok Pesantren; c. pengembangan sumber daya manusia bagi Santri; d. pengembangan wawasan kebangsaan, pendidikan Pancasila, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, serta pendidikan anti korupsi; dan/atau e. Fasilitasi pendidikan formal bagi santri. (21 Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teknis oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan agama, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan Pondok Pesantren. (3) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah bagi Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (U diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyelenggara€rn dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 17

(1) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam fungsi dakwah Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat dilakukan dalam bentuk: a. kerja s€rma program; b. fasilitasi kebijakan; dan c. pendanaan. (21 Bentuk dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c termasuk penghargaan dan/atau peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. (3) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teknis oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahanan di bidang pendidikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahanan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan Pondok Pesantren. (41 Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah bagi Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyelenggaraan dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah pada fungsi dakwah Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 18

(l) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah pada fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dapat dilakukan dalam bentuk bantuan: a. keuangan; b. Sarana dan prasarana; c. keterampilan; d. pelatihan teknologi dan informatika; dan e. pelayanan kesehatan. (2) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teknis oleh: a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja; c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan/ atau e. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urlrsan pemerintahan di bidang penyelenggaraan Pondok Pesantren. (3) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah bagi Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyelenggaraan dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah pada fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang DUKUNGAN DAN FASILITASI BAGI PONDOK PESANTREN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB V

Article 19

BAB VI

Article 20

BAB VII

BAB VIII

Article 22

BAB IX

Article 23

Article 24