PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DESA

PERDA Nomor 3 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB Keempat

A, sehingga Bagian Keempat A berbunyi sebagai berikut:

BAB Keempat

A Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Non alam

Article 80A

(1) Dalam setiap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pilkades Serentak dan Pilkades Antarwaktu Dalam Kondisi Bencana Non alam COVID-19 wajib menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID- 19 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan penanganan wabah COVID-19. (2) Dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkades Serentak dan Pilkades Antarwaktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pilkades berkoordinasi, berkonsultasi dan melibatkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten. (3) Ketentuan teknis mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam kondisi khusus atau terjadinya kondisi bencana non alam atau wabah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 6. Ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf a diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3A) dan ayat (4) ditambahkan 1 (satu) huruf setelah huruf g yaitu huruf h, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Article 102

Correction

(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara INDONESIA yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat atau tamat pondok pesantren dan/atau Lembaga Pendidikan madrasah diniah tingkat ulya yang dibuktikan dengan Ijasah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau instansi atau lembaga yang menerbitkan ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijasah /Surat Tanda Tamat Belajar (STTB); b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya. (3A) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: a. ijasah atau sertifikat pendidikan komputer bagi calon Sekretaris Desa; b. surat pernyataan tidak sedang merangkap jabatan sebagai pengurus atau anggota LSM, Partai Politik, dan profesi lain; c. surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Puskemas atau Rumah Sakit Pemerintah; d. surat keterangan dari BNNK atau Instansi yang berwenang; dan e. surat pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di Desa/Dusun wilayah kerjanya apabila di terima menjadi Perangkat Desa. (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain terdiri: a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik; b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai; c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; e. Akte Kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; f. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; g. Surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; dan h. dapat membaca Kitab Suci sesuai agama yang dianutnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup. (5) Dalam hal PNS dan/atau TNI/POLRI diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS dan/atau TNI/POLRI. 7. Ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a, b, b1, d, g1, ayat (2) diubah dan diantara huruf b1 dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf b2, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DESA

BAB Keempat

BAB Keempat

Article 80A

BAB Keempat

BAB Keempat

Article 80A

Article 102

Article 103

Article 105

Article 113A

Article 140

Article 141

Article 142

Article 143

Article II