PERDA

Peraturan Daerah Nomor 86 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DANFUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODALDAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PERDA Nomor 86 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang. 3. Bupati adalah Bupati Lumajang. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang. 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang. 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang. 7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang. 8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang. 9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang. 10. Sub Bagian Keuangan adalah Sub Bagian Keuangan Sekretariat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang. 11. Bidang Penanaman Modal adalah Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang. 12. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang. 13. Seksi Promosi Penanaman Modal adalah Seksi Promosi Penanaman Modal Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang. 14. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang. 15. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan adalah Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang. 16. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I adalah Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang. 17. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II adalah Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang. 18. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III adalah Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang. 19. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang. 20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang. 21. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem online yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, badan pemerintah yang menangani penanaman modal. 22. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. 23. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Article 4

Correction

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; d. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Article 5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi: a. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja; b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat; d. pengelolaan urusan rumah tangga; e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan, dan peningkatan karier pegawai; f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern; h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas; i. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana; j. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah; k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; m.pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Article 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas: a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas; c. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan lain-lain); d. melakukan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan; e. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana; f. melakukan administrasi kepegawaian; g. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit; h. melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris; i. melakukan surat menyurat dan pengarsipan; j. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan keprotokolan; k. melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan; l. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan; m.memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas : a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan; b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran; c. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran; d. melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; e. melakukan urusan perbendaharaan,pengujian, dan penerbitan surat perintah membayar; f. melakukan urusan gaji pegawai; g. melakukan administrasi keuangan; h. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan; i. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, neraca dan lain-lain); j. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi; k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Article 7

(1) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan dan kerja sama, promosi dan pelayanan serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal; b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan perencanaan penanaman modal; c. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal. d. perumusan peraturan perundang-undangan tentang pemberian fasilitas di bidang penanaman modal; e. penyediaan data potensi dan peluang penanaman modal; f. penyelenggaraan/penerimaan misi/kunjungan pengusaha untuk menanamkan modal; g. pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi minat penanaman modal; h. pelaksanaan fasilitasi dan/atau penyelesaian permasalahan penanaman modal; i. penyelenggaraan pelayanan Laporan Kegiatan Penanaman Modal online di bidang penanaman modal melalui SPIPISE dan Online Single Submission (Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik); j. pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan realisasi penanaman modal; k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Article 8

(1) Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas : a. menyusun rencana program kerja Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal; b. menyiapkan perumusan kebijakan pemberian fasilitas penanaman modal; c. mengkaji, menyusun dan mengusulkan perencanaan penanaman modal; d. menyiapkan data potensi dan peluang penanaman modal; e. memfasilitasi penyusunan peraturan perundang- undangan di bidang penanaman modal; f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal; g. mengelola website informasi penanaman modal; h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Penanaman Modal; i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal. (2) Seksi Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas : a. menyusun rencana program kerja Seksi Promosi Penanaman Modal; b. menyelenggarakan kegiatan promosi peluang penanaman modal; c. menyiapkan sarana dan prasarana promosi penanaman modal; d. mengembangkan promosi penanaman modal; e. melakukan kegiatan pemberian informasi dan fasilitasi kemudahan penanaman modal; f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Penanaman Modal; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal. (3) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas : a. menyusun rencana program kerja Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; b. mengendalikan pemanfaatan secara maksimal SPIPISE Laporan Kegiatan Penanaman Modal online dan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online terkait perkembangan investasi; c. melaksanakan bimbingan dan pembinaan pembuatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal; d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan penanaman modal; e. memfasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal PMDN/PMA; f. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penanaman modal; g. menindaklanjuti penyimpangan atas ketentuan penanaman modal oleh investor; h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Penanaman Modal; i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal.

Article 9

(1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan perizinan, Nonperizinan dan pemenuhan komitmen secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan penyelesaian produk pelayanan, dan penanganan pengaduan serta pengelolaan data informasi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; b. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; c. pengoordinasian proses pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangan; d. penerbitan perizinan nonperizinan dan pemenuhan komitmen; e. pengumpulan data dan penyiapan bahan pelaporan hasil pelayanan perizinan dan nonperizinan; f. penerimaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangan; g. pengolahan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi; h. penyelenggaraan sosialisasi perizinan dan nonperizinan; i. pemberian layanan informasi perizinan dan nonperizinan; j. pelaksanaan penanganan pengaduan; k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Article 10

BAB Kedua

Sekretariat

Article 5

Correction

Article 6

BAB Ketiga

Bidang Penanaman Modal

Article 7

Correction

Article 8

(1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas : a. menyusun rencana program Kerja Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I; b. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan berbasis SIMPADU; c. mengoordinasikan proses pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangan; d. melakukan verifikasi dan validasi dokumen layanan perizinan dan nonperizinan; e. melakukan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan; f. menerbitkan dokumen layanan dan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan; g. melakukan layanan konsultasi terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan; h. menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. (2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas : a. menyusun rencana program kerja Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II; b. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS); c. mengoordinasikan proses pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangan; d. melakukan verifikasi dan validasi dokumen layanan perizinan dan nonperizinan; e. melakukan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan; f. menerbitkan dokumen layanan dan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan; g. melakukan layanan konsultasi terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan; h. menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. (3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas : a. menyusun rencana program kerja Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III; b. menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangan; c. mengoordinasikan proses penyelesaian pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangan; d. mengelola data dan bahan kebijakan dan advokasi dalam penyelesaian sengketa layanan perizinan dan nonperizinan; e. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan laporan hasil pelayanan perizinan dan nonperizinan; f. mengelola data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian mutu layanan, standar layanan (Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan Standar Pelayanan Minimal) dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; g. membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan serta sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan; h. melaksanakan sosialisasi informasi perizinan dan Nonperizinan; i. mengelola dokumen perizinan dan nonperizinan hasil pelayanan pada Seksi Pelayanan Perizinan dan nonperizinan I dan Seksi Pelayanan Perizinan dan nonperizinan II; j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Peraturan Daerah Nomor 86 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DANFUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODALDAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

Article 8

BAB Keempat

Article 9

Article 10

BAB IV

Article 11

Article 12

Article 13

BAB V

Article 14

BAB VI

Article 15

BAB VII

Article 16

BAB VIII

Article 17

Article 18

BAB IX

Article 19

Article 20