PERDA

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang KOPERASI

PERDA Nomor 8 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN KOPERASI

BAB III

PEMBERDAYAAN KOPERASI

BAB IV

LEMBAGA ORGANISASI GERAKAN KOPERASI

Article 32

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Article 33

Correction

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Koperasi diwajibkan menyampaikan laporan perkembangan organisasi, manajemen dan usaha kepada Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. (2) Untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja pengurus dan pengawas koperasi kepada anggotanya, setiap akhir tahun Koperasi wajib menyusun laporan keuangan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam menyusun laporan keuangan, Koperasi dapat meminta bantuan atau fasilitasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan/atau Akuntan Publik;dan b. koperasi dapat meminta audit atas laporan keuangan tahun buku tertentu kepada Akuntan Publik. (3) Penyelenggaaran pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi serta Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayan Syariah Koperasi dilaksanakan oleh Bupati, melalui pejabat pengawas Koperasi yang ditetapkan oleh Bupati. (4) Pejabat pengawas Koperasi menyusun laporan hasil pengawasan paling sedikit memuat: a. pokok-pokok temuan; b. rekomendasi tindak lanjut;dan c. jadwal penyelesaian tindak lanjut. (5) Laporan hasil pengawasan oleh pejabat pengawas dilakukan secara obyektif, seimbang, independen, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. (6) Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, Bupati wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Tindak lanjut pangawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi: a. rekomendasi; dan b. pembinaan lebih lanjut. (8) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana pada ayat (5) tidak bisa diperbaiki, Koperasi dapat dikenakan sanksi administrasi berupa: a. teguran tertulis paling sedikit 2 (dua ) kali; b. larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus atau Pengawas Koperasi; c. pencabutan izin usaha simpan pinjam, izin usaha lainnya;dan/atau d. rekomendasi pembubaran Koperasi.

Article 34

(1) Pemeriksaan Koperasi dilaksanakan oleh Pengawas Koperasi yang bersangkutan dan Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi. (2) Pemeriksaan Koperasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksanaan fungsi pengendalian dan pembinaan diprioritaskan kepada: a. koperasi yang mengelola dana-dana fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. koperasi yang mengelola/menghimpun dana non anggota; c. bila ada pengaduan dari anggota dan masyarakat yang merasa dirugikan dan/ atau dugaan penyelewengan; d. permintaan pengurus dan/atau pengawas Koperasi yang bersangkutan; e. koperasi yang dalam periode 2 (dua) tahun berturut- turut tidak melaksanakan rapat anggota.

Article 35

Koperasi yang berkedudukan di luar Daerah Kabupaten dan akan menyelenggarakan usaha dan/atau membuka kantor cabang di Daerah Kabupaten, wajib memberitahukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi secara tertulis.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang KOPERASI

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

Article 32

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

Article 32

BAB V

Article 33

Article 34

Article 35

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BAB IX

Article 47

BAB X

Article 48

BAB XI

Article 49