PERDA

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERDA Nomor 11 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bone 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati kabupaten Bone. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone. 6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah 7. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggunga.jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. 8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial.budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. 9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. 10. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja / peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa. 11. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki- laki. 12. Anggaran Berperspektif Gender (Gender Budget) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. 13. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing. 14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.

BAB VII

KOORDINASI, EVALUASI DAN PELAPORAN

Article 11

Correction

(1) Untuk melaksanakan PUG di daerah oleh Bupati dilakukan koordinasi. (2) Bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. Rapat koordinasi secara : 1. Berkala setiap 6 (enam) bulan sekali; dan/ atau 2. Sesuai kebutuhan. b. Surat menyurat; dan c. Media teknologi informasi dan komunikasi. (3) Rapat koordinasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melibatkan SKPD dan Unit Kerja. (4) Tata cara pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Article 12

(1) Pelaksanaan PUG dilakukan evaluasi (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Bupati. (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pertemuan dan/ atau bentuk lainnya paling sedikit 2 (dua) kali setahun. (5) Bentuk dan tata cara pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Article 13

(1) Pelaksanaan PUG, dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada kepada SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan Propinsi Sulawesi Selatan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan. (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan. (5) Bentuk tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati. BAB. VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Article 14

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing- masing : a. SKPD yang membidangi Pengawasan; b. SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah; c. SKPD yang membidangi keuangan daerah. d. SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan. (3) SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan. (4) Bentuk dan tata cara pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Article 15

(1) Bupati berwenang atas pengawasan pelaksanaan PUG. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengawasan. (3) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. BAB. IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Article 16

(1) Masyarakat wajib berperan serta dalam penyelenggaraan PUG (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk : a. Partisipatif dalam penetapan kebijakan PUG; b. Partisipatif dalam peningkatan Kualitas sumber daya manusia PUG; c. Partisipatif dalam penyediaan Anggaran PUG; dan d. Partisipatif dalam penyediaan fasilitas PUG. (3) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

BAB Ketiga

Article 4

BAB III

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

BAB Kesatu

Article 6

BAB Kedua

Article 7

BAB V

Article 8

BAB VI

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 9

BAB Kedua

Article 10

BAB VII

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB kesatu

Article 11

BAB kedua

Article 12

BAB ketiga

Article 13

BAB kesatu

Article 14

BAB Kedua

Article 15

Article 16

BAB X

Article 17

Article 18

BAB kesatu

Article 17

BAB kedua

Article 18

BAB XI

Article 19

BAB XII