Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ANG...

Article 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 772.949.591.467,00 bertambah sejumlah Rp. 61.255.358.725,00 sehingga menjadi Rp. 834.204.950.192,00 dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah a. Semula 731.772.618.197,00 Rp b. Bertambah 55.192.332.170,29 Rp 786.964.950.367,29 Rp 2. Belanja Daerah a. Semula 772.949.591.467,00 Rp b. Bertambah 61.261.598.725,00 Rp 834.211.190.192,00 Rp (47.246.239.824,71) Rp 3. Pembiayaan Daerah a. 1. Semula 51.129.473.270,00 Rp 2. Berkurang 380.733.445,29 Rp 50.748.739.824,71 Rp b. 1. Semula 9.952.500.000,00 Rp 2. Berkurang 6.450.000.000,00 Rp 3.502.500.000,00 Rp Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan 47.246.239.824,71 Rp Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan - Rp Surplus / (Defisit) Penerimaan Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Article 1

Article 2

Correction

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. 1) Semula 35.927.672.000,00 Rp 2) Berkurang (694.449.100,00) Rp Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan 35.233.222.900,00 Rp b. 1) Semula 606.478.611.197,00 Rp 2) Bertambah 18.152.642.574,29 Rp Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan 624.631.253.771,29 Rp c. 1) Semula 89.366.335.000,00 Rp 2) Bertambah 37.734.138.696,00 Rp Jumlah lain - lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan 127.100.473.696,00 Rp Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain - lain pendapatan daerah yang sah (2). a. Pajak daerah 1) Semula 12.008.000.000,00 Rp 2) Bertambah/(Berkurang) - Rp Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan 12.008.000.000,00 Rp b. Retribusi daerah sejumlah 1) Semula 6.653.000.000,00 Rp 2) Berkurang (1.285.000.000,00) Rp Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan 5.368.000.000,00 Rp c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula 4.500.000.000,00 Rp 2) Bertambah/(Berkurang) - Rp Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan 4.500.000.000,00 Rp d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula 12.766.672.000,00 Rp 2) Bertambah 590.550.900,00 Rp Jumlah lain - lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan 13.357.222.900,00 Rp (3). a. Dana bagi hasil 1) Semula 105.899.747.633,00 Rp 2) Bertambah 42.859.922.138,29 Rp Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan 148.759.669.771,29 Rp b. Dana Alokasi Umum 1) Semula 440.000.000.000,00 Rp 2) Berkurang (15.682.406.000,00) Rp Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan 424.317.594.000,00 Rp c. Dana Alokasi Khusus 1) Semula 51.553.990.000,00 Rp 2) Bertambah/(Berkurang) - Rp Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan 51.553.990.000,00 Rp d. Dana Desa 1) Semula 9.024.873.564,00 Rp 2) Berkurang (9.024.873.564,00) Rp Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan - Rp Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah 1) Semula 14.500.000.000,00 Rp 2) Berkurang (12.000.000.000,00) Rp Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan 2.500.000.000,00 Rp b. Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula 30.000.000.000,00 Rp 2) Bertambah (108.971.304,00) Rp Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan 29.891.028.696,00 Rp c. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus 1) Semula 2.000.000.000,00 Rp 2) Bertambah 17.494.100.000,00 Rp Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan 19.494.100.000,00 Rp d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 1) Semula - Rp 2) Bertambah 32.349.010.000,00 Rp Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 32.349.010.000,00 Rp Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan g. Dana Penyesuaian Pendidikan 1) Semula 42.866.335.000,00 Rp 2) Bertambah/(Berkurang) - Rp Jumlah Dana Penyesuaian Pendidikan 42.866.335.000,00 Rp setelah perubahan

Article 3

Correction

a. Belanja Pegawai 1) Semula 267.642.158.653,00 Rp 2) Bertambah 7.078.648.281,00 Rp Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan 274.720.806.934,00 Rp b. Belanja Subsidi 1) Semula - Rp 2) Bertambah/(Berkurang) - Rp Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan - Rp c. Belanja Hibah 1) Semula 21.914.213.000,00 Rp 2) Bertambah 1.125.550.000,00 Rp Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan 23.039.763.000,00 Rp d. Belanja Bantuan Sosial 1) Semula 1.500.000.000,00 Rp 2) Berkurang (400.302.000,00) Rp Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan 1.099.698.000,00 Rp e. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa 1) Semula 1.800.000.000,00 Rp 2) Bertambah/(Berkurang) - Rp Jumlah Belanja Bagi Hasi Kepada Desa setelah perubahan 1.800.000.000,00 Rp f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa 1) Semula 48.150.373.564,00 Rp 2) Bertambah 27.964.506.142,00 Rp Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan 76.114.879.706,00 Rp Desa setelah perubahan g. Belanja Tidak Terduga 1) Semula 1.000.000.000,00 Rp 2) Bertambah/(Berkurang) - Rp Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan 1.000.000.000,00 Rp (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai 1) Semula 52.477.739.500,00 Rp 2) Bertambah 7.779.976.500,00 Rp Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan 60.257.716.000,00 Rp b. Belanja Barang dan Jasa 1) Semula 172.227.967.200,00 Rp 2) Bertambah 29.784.141.135,00 Rp Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan 202.012.108.335,00 Rp c. Belanja Modal 1) Semula 206.237.139.550,00 Rp 2) Bertambah (12.070.921.333,00) Rp Jumlah Belanja Modal setelah perubahan 194.166.218.217,00 Rp

Article 4

Correction

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. 1) Semula 51.129.473.270,00 Rp 2) Bertambah (380.733.445,29) Rp Jumlah Penerimaan setelah perubahan 50.748.739.824,71 Rp Penerimaan sejumlah b. 1) Semula 9.952.500.000,00 Rp 2) Berkurang (6.450.000.000,00) Rp Jumlah Pengeluaran setelah perubahan 3.502.500.000,00 Rp (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah 1) Semula 48.629.473.270,00 Rp 2) Berkurang (380.733.445,29) Rp Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan 48.248.739.824,71 Rp b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah 1) Semula - Rp 2) Bertambah/(berkurang) - Rp Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan - Rp c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah 1) Semula - Rp 2) Bertambah/(berkurang) - Rp Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - Rp setelah perubahan d. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah 1) Semula 2.500.000.000,00 Rp 2) Bertambah - Rp Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan 2.500.000.000,00 Rp e. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah 1) Semula - Rp 2) Bertambah - Rp Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan - Rp (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah 1) Semula - Rp 2) Bertambah/(berkurang) - Rp Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan - Rp b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah 1) Semula 6.802.500.000,00 Rp 2) Bertambah (4.300.000.000,00) Rp Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Daerah setelah perubahan 2.502.500.000,00 Rp Pengeluaran sejumlah c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah 1) Semula - Rp 2) Bertambah - Rp Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Hutang yang jatuh - Rp tempo setelah perubahan d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah 1) Semula 3.150.000.000,00 Rp 2) Bertambah/(berkurang) (2.150.000.000,00) Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah 1.000.000.000,00 Rp setelah perubahan

Article 5

Correction

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Article 6

Correction

Bupati MENETAPKAN Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Article 7

Correction

(1) Dalam keadaan darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan merubah Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 7. Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII.1 Lampiran VII.2 Lampiran VIII : : : : : : : : : Ringkasan Perubahan APBD; Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ; Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2014 (2) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya ; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ; c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah ; d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemutihan yang disebabkan oleh keadaan darurat/mendesak ; e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja ; f. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan ; g. mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Article 8

Correction

Untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah yang bersumber dari pengeluaran pembiayaan daerah dan telah direncanakan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2015 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Article 9

Correction

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Diundangkan di Muntok pada tanggal 22 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT, dto YANUAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI A NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (7.4/2015) Ditetapkan di Muntok pada tanggal 22 Oktober 2015 BUPATI BANGKA BARAT, dto Ust. H. ZUHRI M SYAZALI

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9