PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

PERDA Nomor 2 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Article 2

Dengan Qanun ini dibentuk Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya.

Article 3

MAA Kecamatan, MAA Kemukiman dan MAA Gampong dibentuk oleh Bupati.

Article 4

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Article 8

Correction

Struktur Organisasi MAA Kabupaten terdiri dari: a. Majelis Pemangku Adat; dan b. Pengurus MM Kabupaten.

Article 9

Correction

Majelis Pemangku Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari: a. Wakil Bupati; b. Sekretaris Daerah; c. Ahli Adat/Pemangku Lembaga Adat; dan d. Tokoh Adat mewakili kecamatan-kecamatan.

Article 10

(1} Pengurus MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari : a. Ketua 1 orang; b. Wakil Ketua 1 Orang; c. Para Ketua Bidang. (2) Bidang-bidang terdiri dari: a. Bidang Hukum Adat; b. Bidang Adat Istiadat; , ... .:/ ., "'.. --··' c. Bidang Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan; d. Bidang Pelestarian Pusaka/Pembinaan Khasanah Adat; dan e. Bidang Pemberdayaan Putroe Phang.

Article 11

(1) MAA Kabupaten dipimpin oleh seorang Ketua, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. (2} Wakil Ketua berada dibawah dan bertanggµngjawab kepada Ketua. (3) Bidang-bidang dipimpin oleh Ketua Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua. (4) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh satu orang ketua dengan dua orang anggota. (5) Ketua dan Wakil Ketua MAA Kabupaten serta Ketua Bidang dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak boleh dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara. (6) Struktur pengurus MAA Kabupaten terdiri dari pimpinan dan bidang-bidang sebagaiman tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Article 12

(1) Majelis Pemangku Adat merupakan Majelis yang berfungsi sebagai pembina, penasehat dan pengawas. ~ (2} Pengurus MAA Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan tangg_ung jawab secara profesional dibantu oleh Sekretaris. (3) Sekretaris secara ex officio dijabat oleh Kepala Sekretariat MAA yang diangkat oleh Bupati dalam jabatan dengan eselon tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Article 13

Susunan MAA Kecamatan, Kemukiman dan Gampong disesuaikan menurut kebutuhan masing-masing Kecamatan, Kemukiman dan Gampong.

Article 14

( 1} Musyawarah MAA Kabupaten diadakan 4 (em pat) tahun sekali. (2) Musyawarah MAA Kabupaten bertugas: a. memilih dan MENETAPKAN Pengurus MAA Ka.bupaten untuk masa bakti 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali masa bakti berikutnya; b. membahas dan menyusun rencana kerja untuk masa bakti 4 (empat) tahun. (3) Musyawarah MAA Kecamatan diadakan 3 (tiga) tahun sekali dan bertugas: a. memilih dan MENETAPKAN pengurus Majelis Adat Kecamatan untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembati untuk masa bakti berikutnya; b. menyusun dan membahas rencana kerja MAA Kecamatan. (4) Pergantian antar waktu Pimpinan/ Anggota MAA Kabupaten dilakukan dalam sidang paripuma khusus. (5) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan mela!u.i keputusan MAA Kabupaten karena : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. berdomisili di luar Kabupaten; d. alasan-alasan lain yang sah. 'f6} Me·kanisme pcrgantian antar waktu pimpinan dan Anggota MAA Kabupaten diatur dalam Tata Tertib MAA Kabupaten. .,.,, .I .... ., . . : ·~ I (7) Persyaratan untuk menjadi Pimpinan/ Anggota MAA Kabupaten : a. warga negara Republik INDONESIA; b. setia pada Pancasila dan UUD 1945; c. bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa; d. sehatjasmani dan rohani; e. mempunyai integritas diri dan akhlak mulia; f. berusia sekurang-kurangnya 30 tahun; g. berdomisili tetap dan tinggal di Kabupaten.

Article 15

(1) Pengurus MAA Kabupaten dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah MAA Kabupaten. (2} Pen.gurus MAA Kecamatan dipilih oleh Musyawarah Kecamatan (3) Pengurus MAA Kemukiman dipilih oleh Musyawarah Mukim. (4) Pengurus MAA Gampong dipilih oleh Musyawarah Gampong.

Article 16

(1.l Peserta Musyawarah Besar MAA Kabupaten terdiri: a. Pemangku Adat; b. Pengurus dan Anggota MAA Kabupaten; c. Utusan MAA Kecamatan; dan d. Ahli Adat Aceh Pemangku Lembaga Adat. (2) Peserta musyawarah MAA Kecamatan terdiri dari : a. Pengurus dan Anggota MAJ\ Kecamatan; b. Imum Mukim; c. Keuchik Gampong; d. Ahli Adat/Pemangku Lembaga Adat.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB IV

Article 17

Article 18

BAB VI

Article 19