PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PEMBENTUKAN DAN KRITERIA TIPELOGI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

PERBAN Nomor 1 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KRITERIA TIPELOGI

Article 2

Correction

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Provinsi, dibentuk Sekretariat KPU Provinsi.

Article 3

Correction

Pembentukan Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Article 4

(1) Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagi menjadi 2 (dua) tipelogi, yang meliputi: a. tipe A; dan b. tipe B. (2) Tipelogi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada beban kerja di masing-masing wilayah provinsi dengan ketentuan: a. tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan b. tipe B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Article 5

Tipelogi Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditentukan berdasarkan unsur dan kriteria sebagai berikut: a. hasil penilaian beban kerja; b. kebutuhan kelembagaan KPU untuk menyesuaikan dengan: 1. sistem Pemilu; dan 2. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilu; dan/atau c. pemekaran atau penggabungan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan atau sebutan lain.

Article 6

(1) Penilaian beban kerja untuk menentukan tipelogi Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) unsur, yaitu: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. (2) Kriteria unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. jumlah daftar pemilih tetap; b. tingkat partisipasi pemilih; c. jumlah daerah pemilihan; d. jumlah anggota KPU Provinsi; dan e. luas wilayah kerja. (3) Kriteria unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. tingkat kinerja satuan kerja b. jumlah sumber daya manusia; c. jumlah satuan kerja yang dibina; dan d. indeks pembangunan desa.

Article 7

Pembobotan terhadap unsur utama dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BAB III

MEKANISME PENENTUAN DAN EVALUASI TIPELOGI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

Article 8

Correction

(1) Penentuan tipelogi Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan mekanisme: a. unit kerja yang menangani organisasi pada Sekretariat Jenderal KPU menyusun penilaian tipelogi Sekretariat KPU Provinsi berdasarkan unsur dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; b. unit kerja yang menangani organisasi pada Sekretariat Jenderal KPU menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Sekretaris Jenderal KPU, disertai dengan rekomendasi tipelogi Sekretariat KPU Provinsi; c. Sekretaris Jenderal KPU menyampaikan hasil penilaian dan rekomendasi tipelogi Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Ketua dan Anggota KPU; d. Ketua dan Anggota KPU melakukan rapat pleno pengambilan keputusan hasil penilaian dan rekomendasi tipelogi Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dan menuangkan ke dalam berita acara rapat pleno KPU; e. dalam hal hasil penilaian dan rekomendasi tipelogi sebagaimana dimaksud dalam huruf c disetujui dalam rapat pleno KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU mengajukan usulan penentuan tipelogi Sekretariat KPU Provinsi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; f. dalam hal hasil penilaian dan rekomendasi tipelogi sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak disetujui dalam rapat pleno KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dilakukan mekanisme sebagai berikut: 1. unit kerja yang membidangi organisasi pada Sekretariat Jenderal KPU melakukan penilaian kembali dan memberikan rekomendasi sesuai dengan hasil rapat pleno anggota KPU, dan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU; 2. Sekretaris Jenderal KPU mengajukan kembali hasil penilaian dan rekomendasi tipelogi Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam rapat pleno anggota KPU; 3. Ketua dan Anggota KPU melakukan rapat pleno untuk pengambilan keputusan hasil penilaian dan rekomendasi tipelogi Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan menuangkan ke dalam berita acara rapat pleno KPU; dan 4. dalam hal hasil penilaian dan rekomendasi tipelogi sebagaimana dimaksud pada angka 2 disetujui dalam rapat pleno KPU sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU mengajukan usulan penentuan tipelogi Sekretariat KPU Provinsi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; dan g. pengajuan usulan tipelogi Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f angka 4 dilampiri dengan: 1. hasil penilaian tipelogi Sekretariat KPU Provinsi; dan 2. rekomendasi tipelogi Sekretariat KPU Provinsi. (2) Tipelogi Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Article 9

(1) KPU melakukan evaluasi terhadap tipelogi Sekretariat KPU Provinsi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sesuai jadwal waktu pelaksanaan evaluasi. (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali. (3) Berdasarkan hasil evalusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU dapat mengajukan perubahan tipelogi Sekretariat KPU Provinsi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara, berupa: a. peningkatan tipelogi; atau b. penurunan tipelogi.

Article 10

(1) Evaluasi tipelogi Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan mekanisme: a. KPU membentuk tim evaluasi tipelogi Sekretariat KPU Provinsi yang terdiri atas: 1. pejabat dan staf pada unit kerja yang menangani bidang organisasi pada Sekretariat Jenderal KPU; 2. pejabat dan staf pada unit kerja yang menangani bidang sumber daya manusia pada Sekretariat Jenderal KPU; dan 3. pejabat dan staf pada unit kerja yang menangani bidang pengawasan internal pada Sekretariat Jenderal KPU; b. tim evaluasi tipelogi sebagaimana dimaksud dalam huruf a melakukan evaluasi tipelogi Sekretariat KPU Provinsi dan membuat rekomendasi perubahan tipelogi; c. evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan berdasarkan unsur dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6; d. tim evaluasi tipelogi menyampaikan hasil evaluasi tipelogi disertai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Sekretaris Jenderal KPU; e. Sekretaris Jenderal KPU menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Ketua dan Anggota KPU; f. Ketua dan Anggota KPU melakukan rapat pleno pengambilan keputusan hasil evaluasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dan menuangkan ke dalam berita acara rapat pleno KPU; g. dalam hal hasil evaluasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d disetujui dalam rapat pleno KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf f, KPU mengajukan usulan perubahan tipelogi Sekretariat KPU Provinsi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; dan h. setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, KPU MENETAPKAN perubahan tipelogi Sekretariat KPU Provinsi dengan Keputusan KPU. (2) Dalam hal hasil evaluasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak disetujui dalam rapat pleno KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, KPU melakukan evaluasi tipelogi pada jadwal pelaksanaan evaluasi tipelogi Sekretariat KPU Provinsi berikutnya.

Article 11

Dalam hal terdapat pemekaran daerah provinsi, KPU membentuk Sekretariat KPU Provinsi.

Article 12

Pembentukan Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan KPU setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PEMBENTUKAN DAN KRITERIA TIPELOGI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB IV

Article 13

Article 14

BAB V

Article 15