PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENGAWASAN INTERN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

PERBAN Nomor 4 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

TAHAPAN PENGAWASAN INTERN

Article 6

Correction

Tahapan pengawasan intern terdiri atas: a. Perencanaan; b. Pelaksanaan; c. Komunikasi hasil pengawasan intern; dan d. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern.

Article 7

Correction

(1) Pelaksanaan keseluruhan tahapan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memperhatikan Protokol Kesehatan yang sedang berlaku. (2) Pelaksanaan keseluruhan tahapan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan metode antara lain sebagai berikut: a. Komunikasi menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi, antara lain rapat daring (virtual meeting) dan surat digital (digital messaging); b. Objek pengawasan intern dapat mengirimkan dokumen tersebut menggunakan jasa pengiriman dengan memperhatikan keamanan dokumen; dan/atau c. Observasi lapangan dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

Article 8

(1) Dalam melakukan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), BPKP MENETAPKAN rencana umum pengawasan intern atas Program PEN yang dilaksanakan oleh BPKP dan APIP. (2) Rencana umum pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tujuan, sasaran, dan ruang lingkup pengawasan terkait dengan pelaksanaan Program PEN yang dilaksanakan oleh BPKP dan APIP. (3) Selain melaksanakan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), APIP dapat menyusun rencana pengawasan intern atas pelaksanaan Program PEN sesuai kewenangannya.

Article 9

(1) Pelaksanaan pengawasan intern Program PEN dilakukan oleh BPKP dan APIP sesuai dengan rencana umum pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (2) Pelaksanaan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup identifikasi, analisis, pengujian, evaluasi, dan pendokumentasian informasi yang memadai untuk mencapai tujuan Pengawasan. (3) Dalam hal dibutuhkan, BPKP dan APIP dapat bekerja sama dalam pelaksanaan pengawasan intern Program PEN.

Article 10

(1) Pimpinan APIP menyampaikan laporan hasil pengawasan intern kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah yang bersangkutan dan Kepala BPKP. (2) Laporan hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BPKP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penerbitan laporan hasil pengawasan intern oleh APIP. (3) Apabila diperlukan, BPKP dapat melakukan klarifikasi dan meminta penjelasan atas hasil pengawasan intern pelaksanaan Program PEN oleh APIP apabila diperlukan.

Article 11

(1) BPKP melakukan analisis atas laporan hasil pengawasan intern pelaksanaan Program PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). (2) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat hasil pengawasan intern yang memerlukan pendalaman lebih lanjut, BPKP dapat menindaklanjuti dengan audit dengan tujuan tertentu. (3) Dalam melaksanakan audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPKP dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan APIP. (4) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat temuan dengan indikasi kecurangan, BPKP dan/atau APIP meneruskan kepada aparat penegak hukum.

Article 12

(1) BPKP menggunakan hasil pengawasan intern APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk menyusun laporan pengawasan intern atas Program PEN. (2) BPKP menyampaikan laporan hasil pengawasan intern atas Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PRESIDEN dan/atau Menteri Keuangan.

Article 13

BPKP dan APIP memantau dan mendorong tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENGAWASAN INTERN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

BAB III

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Kesatu

Article 6

Article 7

BAB Kedua

Article 8

BAB Ketiga

Article 9

BAB Keempat

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kelima

Article 13

BAB V

Article 14

BAB VI

Article 15