Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2024
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA,
Œ
MUHAMMAD YUSUF ATEH
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
ASEP N. MULYANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж
LAMPIRAN I PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KEPALA SEKRETARIAT UTAMA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN KEBUDAYAAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA DEPUTI BIDANG INVESTIGASI INSPEKTORAT PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENGAWASAN PUSAT INFORMASI PENGAWASAN PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR PERWAKILAN BPKP
SEKRETARIAT UTAMA BIRO MANAJEMEN KINERJA, ORGANISASI, DAN TATA KELOLA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BIRO KEUANGAN BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA
Kelompok Jabatan Fungsional BAGIAN PROTOKOL DAN TATA USAHA BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA BAGIAN PROTOKOL DAN TATA USAHA BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN SUBBAGIAN RUMAH TANGGA SUBBAGIAN PERLENGKAPAN SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN SUBBAGIAN TATA USAHA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN SUBBAGIAN TATA USAHA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN KEBUDAYAAN SUBBAGIAN TATA USAHA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH SUBBAGIAN TATA USAHA DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA SUBBAGIAN TATA USAHA DEPUTI BIDANG INVESTIGASI
Kelompok Jabatan Fungsional
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG PANGAN, PENGELOLAAN ENERGI, DAN SUMBER DAYA ALAM DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG INFRASTRUKTUR, TATA RUANG, DAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG EKONOMI KREATIF, PERDAGANGAN, DAN KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG KERJA SAMA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN Kelompok Jabatan Fungsional
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG POLITIK DAN PENEGAKAN HUKUM DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG SOSIAL DAN PENANGANAN BENCANA DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN REFORMASI BIROKRASI
Kelompok Jabatan Fungsional
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH DIREKTORAT PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH DIREKTORAT PENGAWASAN AKUNTABILITAS PROGRAM LINTAS SEKTORAL PEMBANGUNAN DAERAH DIREKTORAT PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN, PEMBANGUNAN, DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DIREKTORAT PENGAWASAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH
Kelompok Jabatan Fungsional
DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA AGROBISNIS, INFRASTRUKTUR, DAN PERDAGANGAN DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA KONEKTIVITAS, PARIWISATA, KAWASAN INDUSTRI, DAN PERUMAHAN DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA JASA KEUANGAN, JASA PENILAI, DAN MANUFAKTUR
DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA ENERGI DAN PERTAMBANGAN DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM, BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, BADAN USAHA JASA AIR, BADAN USAHA MILIK DAERAH, DAN BADAN USAHA MILIK DESA
Kelompok Jabatan Fungsional
DEPUTI BIDANG INVESTIGASI DIREKTORAT INVESTIGASI I DIREKTORAT INVESTIGASI II DIREKTORAT INVESTIGASI III DIREKTORAT INVESTIGASI IV DIREKTORAT FORENSIK DIGITAL DAN ANALITIKA DATA Kelompok Jabatan Fungsional
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BAGIAN UMUM
Kelompok Jabatan Fungsional
PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENGAWASAN BAGIAN UMUM
Kelompok Jabatan Fungsional
PUSAT INFORMASI PENGAWASAN SUBBAGIAN UMUM
Kelompok Jabatan Fungsional
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR SUBBAGIAN UMUM
Kelompok Jabatan Fungsional
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD YUSUF ATEH INSPEKTORAT SUBBAGIAN UMUM
Kelompok Jabatan Fungsional
LAMPIRAN III PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA PERWAKILAN BPKP
No Nama Perwakilan BPKP Lokasi Wilayah Kerja 1 Perwakilan BPKP Aceh Banda Aceh Aceh dan Kabupaten/Kota di wilayahnya 2 Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Medan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya 3 Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Padang Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya 4 Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota di wilayahnya 5 Perwakilan BPKP Provinsi Riau Pekanbaru Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota di wilayahnya 6 Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Jambi Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya 7 Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Bengkulu Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di wilayahnya 8 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Bandar Lampung Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota di wilayahnya 9 Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Jakarta Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
No Nama Perwakilan BPKP Lokasi Wilayah Kerja 10 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Bandung Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya 11 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Semarang Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, kecuali Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Cilacap 12 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Surabaya Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di wilayahnya 13 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Cilacap 14 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya 15 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, serta Ibu Kota Nusantara 16 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota di wilayahnya 17 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
No Nama Perwakilan BPKP Lokasi Wilayah Kerja 18 Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota di wilayahnya 19 Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten/Kota di wilayahnya 20 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota di wilayahnya 21 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Palu Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayahnya 22 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Manado Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya 23 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya 24 Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Ambon Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota di wilayahnya 25 Perwakilan BPKP Provinsi Papua Jayapura Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Kabupaten/Kota di wilayahnya 26 Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Batam Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota di wilayahnya 27 Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota di wilayahnya 28 Perwakilan BPKP Provinsi Banten Serang Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota di wilayahnya 29 Perwakilan BPKP Provinsi Bali Denpasar Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di wilayahnya 30 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
No Nama Perwakilan BPKP Lokasi Wilayah Kerja 31 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Gorontalo Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota di wilayahnya 32 Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Ternate Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya 33 Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Manokwari Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya 34 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya 35 Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya Sorong Provinsi Papua Barat Daya dan Kabupaten/Kota di wilayahnya 36 Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah Nabire Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD YUSUF ATEH