PERBAN

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana

PERBAN Nomor 11 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB 12

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kebencanaan

Article 121

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kebencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan bidang pembinaan jabatan fungsional kebencanaan. 33. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 122

Article II

Correction

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2025 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK INDONESIA, Œ SUHARYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana KEPALA BNPB INSPEKTORAT UTAMA INSPEKTORAT I INSPEKTORAT II INSPEKTORAT III SEKRETARIAT UTAMA BIRO PERENCANAAN BIRO KEUANGAN BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN KERJA SAMA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM DEPUTI BIDANG SISTEM DAN STRATEGI DIREKTORAT PEMETAAN DAN EVALUASI RISIKO BENCANA DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA DIREKTORAT SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DIREKTORAT MITIGASI BENCANA DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN DIREKTORAT PERINGATAN DINI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA DEPUTI BIDANG PENANGANAN DARURAT DIREKTORAT KOORDINASI PENGENDALIAN OPERASI DARURAT DIREKTORAT PENANGANAN DARURAT WILAYAH I DIREKTORAT PENANGANAN DARURAT WILAYAH II DIREKTORAT PENANGANAN DARURAT WILAYAH III PUSAT DATA, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI KEBENCANAAN DEPUTI BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DIREKTORAT REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN DIREKTORAT REHABILITASI DAN DIREKTORAT REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN HIDUP PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEBENCANAAN DEPUTI BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN DIREKTORAT PENGELOLAAN LOGISTIK DAN PERALATAN DIREKTORAT OPTIMASI JARINGAN LOGISTIK DAN PERALATAN 2. Sekretariat Utama SEKRETARIAT UTAMA BIRO PERENCANAAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BIRO KEUANGAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM BAGIAN RUMAH TANGGA SUBBAGIAN BARANG MILIK NEGARA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL SUBBAGIAN TATA USAHA DEPUTI BIDANG SISTEM DAN STRATEGI SUBBAGIAN TATA USAHA DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN SUBBAGIAN TATA USAHA DEPUTI BIDANG PENANGANAN DARURAT SUBBAGIAN TATA USAHA DEPUTI BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUBBAGIAN TATA USAHA DEPUTI BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN KERJA SAMA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA 3. Deputi Bidang Sistem dan Strategi 4. Deputi Bidang Pencegahan DEPUTI BIDANG SISTEM DAN STRATEGI DIREKTORAT PEMETAAN DAN EVALUASI RISIKO BENCANA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA DIREKTORAT SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DIREKTORAT MITIGASI BENCANA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA DIREKTORAT PERINGATAN DINI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA 5. Deputi Bidang Penanganan Darurat 6. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi DEPUTI BIDANG PENANGANAN DARURAT DIREKTORAT KOORDINASI PENGENDALIAN OPERASI DARURAT JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA DIREKTORAT PENANGANAN DARURAT WILAYAH I JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA DIREKTORAT PENANGANAN DARURAT WILAYAH II JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA DIREKTORAT PENANGANAN DARURAT WILAYAH III JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA DEPUTI BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DIREKTORAT REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA DIREKTORAT REHABILITASI DAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA DIREKTORAT REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN HIDUP JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA 7. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan 8. Inspektorat Utama INSPEKTORAT UTAMA INSPEKTORAT I JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA INSPEKTORAT II JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA INSPEKTORAT III JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN TATA USAHA DEPUTI BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN DIREKTORAT PENGELOLAAN LOGISTIK DAN PERALATAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA DIREKTORAT OPTIMASI JARINGAN LOGISTIK DAN PERALATAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA 9. Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan 10. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana PUSAT DATA, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI KEBENCANAAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA 11. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kebencanaan KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUHARYANTO PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEBENCANAAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana

BAB 12

Article 121

Article 122

BAB 12

Article 121

Article 122

Article 123

Article 124

Article 137

Article 138

Article II