PERBAN

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2022 tentang SYARAT DAN TATA CARA PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN KONSELOR ADIKSI SERTA HUBUNGAN KERJA DENGAN INSTANSI PEMBINA

PERBAN Nomor 8 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah PRESIDEN dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 5. Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak yang mengkhususkan diri dalam melaksanakan dukungan layanan rehabilitasi orang dengan gangguan penggunaan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya. 6. Pejabat Fungsional Asisten Konselor Adiksi yang selanjutnya disebut Asisten Konselor Adiksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi. 7. Organisasi Profesi adalah organisasi yang diakui dan ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi Jabatan Fungsional. 8. Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi yang selanjutnya disingkat Organisasi Profesi JFAKA adalah organisasi dari praktisi Asisten Konselor Adiksi yang mempunyai ikatan bersama untuk menyelenggarakan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian tertentu di bidang rehabilitasi.

BAB II

ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL

Article 3

Correction

(1) BNN selaku Instansi Pembina memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. proses usulan sampai dengan pengesahan badan hukum Organisasi Profesi JFAKA; b. musyawarah nasional untuk pemilihan kepengurusan Organisasi Profesi JFAKA; dan c. penetapan kepengurusan Organisasi Profesi JFAKA terpilih berdasarkan hasil keputusan musyawarah nasional. (3) Kepala BNN melalui pimpinan unit kerja yang membidangi rehabilitasi untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi kegiatan Organisasi Profesi JFAKA.

Article 4

Pejabat Fungsional Asisten Konselor Adiksi dalam membentuk Organisasi Profesi JFAKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat yang meliputi: a. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; b. memiliki tujuan dan sasaran pembentukan; c. memiliki visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja; d. terdapat sumber pendanaan yang jelas; e. memiliki alamat domisili; f. memiliki pembagian kerja dan tugas serta wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi; dan g. berbadan hukum.

Article 5

(1) Pejabat Fungsional Asisten Konselor Adiksi melaksanakan musyawarah pembentukan Organisasi Profesi JFAKA. (2) Musyawarah pembentukan Organisasi Profesi JFAKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. MENETAPKAN nama Organisasi Profesi; b. menyusun kepengurusan; c. membuat dan MENETAPKAN anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan d. membuat dan MENETAPKAN program kerja. (3) Penetapan Organisasi Profesi JFAKA disampaikan dengan melampirkan akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris dan telah disahkan sebagai badan hukum. (4) Dalam hal usulan dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Organisasi Profesi JFAKA ditetapkan melalui keputusan pimpinan Instansi Pembina. (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Lembaga Administrasi Negara.

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2022 tentang SYARAT DAN TATA CARA PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN KONSELOR ADIKSI SERTA HUBUNGAN KERJA DENGAN INSTANSI PEMBINA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

BAB V

Article 11

Article 12