KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1985 tentang PELAKSANAAN PEMILIHAM UMUM DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR

KEPPRES Nomor 80 Tahun 1985

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB VI

PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

Article 9

Correction

(1) Penyelenggaraan pemungutan suara berpedoman kepada ketentuan Pasal 96 sampai dengan Pasal 131 dan Pasal 133 PERATURAN PEMERINTAH dengan ketentuan bahwa : a. apabila Dewan Pimpinan Organisasi di Daerah Tingkat II belum terbentuk, saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 PERATURAN PEMERINTAH dapat diusulkan oleh Dewan Pimpinan Organisasi yang bersangkutan di Daerah Tingkat I; b. untuk pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD I/DPRD II digunakan tanda pemberian suara sebagai pengganti surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 PERATURAN PEMERINTAH yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum; c. untuk keperluan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 PERATURAN PEMERINTAH, bagi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD I/DPRD II di tiap TPS disediakan 9 (sembilan) kotak suara sebagai tempat memasukkan tanda pemberian suara dari pemilih dan 3 (tiga) bilik pemberian suara yang diatur sebagai berikut : i. 3 (tiga) kotak suara untuk keanggotaan DPR di bilik pemberian suara DPR; ii. 3 (tiga) kotak suara untuk keanggotaan DPRD I di bilik pemberian suara DPRD I; iii. 3 (tiga) kotak suara untuk keanggotaan DPRD II di bilik pemberian suara DPRD III; d. dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (8) PERATURAN PEMERINTAH, pemilih memasukkan tanda pemberian suara ke dalam salah satu dari 3 (tiga) kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c. (2) Tata cara penyelenggaraan pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Article 10

(1) Pelaksanaan penghitungan suara berpedoman kepada ketentuan Pasal 134 sampai dengan Pasal 148 PERATURAN PEMERINTAH; (2) Penghitungan suara di TPS dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 huruf b dan huruf d dengan menghitung junlah tanda pemberian suara dari setiap kotak suara dan jumlah tersebut merupakan jumlah suara yang diperoleh Organisasi yang bersangkutan; (3) Tata cara pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1985 tentang PELAKSANAAN PEMILIHAM UMUM DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

BAB III

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

BAB V

Article 8

BAB VI

Article 9

Article 10

BAB VII

Article 11

Article 12