Correct Article 9

(1) Penyelenggaraan pemungutan suara berpedoman kepada ketentuan Pasal 96 sampai dengan Pasal 131 dan Pasal 133 PERATURAN PEMERINTAH dengan ketentuan bahwa : a. apabila Dewan Pimpinan Organisasi di Daerah Tingkat II belum terbentuk, saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 PERATURAN PEMERINTAH dapat diusulkan oleh Dewan Pimpinan Organisasi yang bersangkutan di Daerah Tingkat I; b. untuk pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD I/DPRD II digunakan tanda pemberian suara sebagai pengganti surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 PERATURAN PEMERINTAH yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum; c. untuk keperluan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 PERATURAN PEMERINTAH, bagi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD I/DPRD II di tiap TPS disediakan 9 (sembilan) kotak suara sebagai tempat memasukkan tanda pemberian suara dari pemilih dan 3 (tiga) bilik pemberian suara yang diatur sebagai berikut : i. 3 (tiga) kotak suara untuk keanggotaan DPR di bilik pemberian suara DPR; ii. 3 (tiga) kotak suara untuk keanggotaan DPRD I di bilik pemberian suara DPRD I; iii. 3 (tiga) kotak suara untuk keanggotaan DPRD II di bilik pemberian suara DPRD III; d. dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (8) PERATURAN PEMERINTAH, pemilih memasukkan tanda pemberian suara ke dalam salah satu dari 3 (tiga) kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c. (2) Tata cara penyelenggaraan pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.