Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1996 tentang BADAN PENG...

Article 1

mengesahkan Fifth Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union (Protokol Tambahan Kelima pada Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik INDONESIA di Seoul, Korea Selatan, pada tanggal 14 September 1994, sebagai hasil Kongres Perhimpunan Pos Sedunia, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris serta terjemahannya dalam bahasa INDONESIA dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisakan dari Keputusan PRESIDEN ini.

Article 1

Article 3

Correction

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 1996 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MOERDIONO LAMPIRAN Terjemahan dari Bahasa Inggeris PERHIMPUNAN POS SEDUNIA Protokol Tambahan Kelima Pada Konstitusi Perhimpunan Pos sedunia Bern, 1994 Protokol Tambahan Kelima pada Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia. Isi Pasal I (Pasal 8 yang diubah) Perhimpunan-perhimpunan terbatas, Persetujuan-persetujuan Khusus Pasal II (Pasal 13 yang diubah) Badan-badan Perhimpunan Pasal III (pasal 17 yang diubah) "Council of Administration (CA)" Pasal IV (Pasal 18 yang diubah) "Postal Operations Council (POC)" Pasal V (Pasal 20 yang diubah) Biro Internasional Pasal VI (Pasal 22 yang diubah) Akta-akta Perhimpunan Pasal VII (Pasal 25 yang diubah) Penandatangan, pengesahan, ratifikasi, dan bentuk-bentuk persetujuan lainnya terhadap Akta-akta Perhimpunan

Article 8

Correction

Aksesi terhadap Protokol Tambahan dan Akta-akta Perhimpunan lainnya

Article 9

Correction

Saat mulai berlaku dan masa berlaku Protokol Tambahan pada Konstitusi Perhimpunan Pos sedunia Protokol Tambahan Kelima pada Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia Para wakil berkuasa penuh pemerintah negara-negara anggota Perhimpunan Pos sedunia yangbersidang pada Kongres di Seoul, sesuai dengan Pasal 30 ayat 2 Konstitusi perhimpunan Pos sedunia yag disetujui di Wina tanggal 10 Juli 1964, telah menerima untuk meratifikasi, peruahan-perubahan berikut pada Konstitusi. Pasal I(Pasal 8 yang diubah) perhimpunan-perhimpunan Terbatas Persetujuan-persetujuan Khusus 1. Negara-negara anggota atau administrasi-administrasi pos mereka, jika peraturan perundang-undangan negara-negara tersebut mengizinkan, dapat mendirikan Perhimpunan-perhimpunan Terbatas dan mengadakan persetujuan-persetujuan khusus mengenai penyelenggaraan pos internasional dengan syarat bahwa mereka tidak menciptakan ketentuan-ketentuan yang kurang menguntungkan bagi publik dibandingkan denganketentuan-ketentuan Akta-akta yang negara-negara tersebut menjadi peserta di dalamnya. 2. Perhimpunan-perhimpunan Terbatas dapat mengirimkan peninjauan-peninjauan ke Kongres, Konferensi dan pertemuan-pertemuan Perhimpunan, ke sidang "Council of Administration (CA)", dan ke "Postal Operations Council (POC)". 3. Perhimpunan dapat mengirimkan peninjauan-peninjauan ke Kongres, Konferensi dan pertemuan-pertemuan Perhimpunan-perhimpunan Terbatas. Pasal II(Pasal 13 yang diubah) Badan-badan Perhimpunan 1. Badan-badan Perhimpunan adalah Kongres, "Council of Administration (CA)", "Postal Operations Council (POC)", dan Biro Internasional. 2. Badan Tetap Perhimpunan adalah "Council of Administration (CA)", "Postal Operations Council (POC)", dan Biro Internasional. Pasal III(Pasal 17 yang diubah) "Council of Administration (CA)" 1. Di antara Kongres-kongres "Council of Administration (CA)" menyelenggarakan kelangsungan pekerjaan Perhimpunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Akta-akta Perhimpunan. 2. Anggota-anggota dari "Council of Administration (CA)" menjalankan fungsinya atas nama dan untuk kepentingan Perhimpunan. Pasal IV (Pasal 18 yang diubah) "Postal Operations Council (POC)" "Postal Operations Council (POC)" ditugaskan menangani permasalahan operasional, komersial, teknis dan ekonomi mengenai pelayanan pos. Pasal V (Pasal 20 yang diubah) Biro Internasional Suatu kantor pusat yangterletak di tempat perhimpunan dengan nama Biro Internasional Perhimpunan Pos Sedunia, dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan berada di bawah pengawasan "Council of Administration (CA)", bertindak sebagai badan pelaksana, pendukung, penghubung, pemberi informasi dan konsultansi. Pasal VI (Pasal 22 yang diubah) Akta-akta Perhimpunan 1. Konstitusi adalah Akta dasar Perhimpunan. Akta itu memuat ketentuan-ketentuan organik Perhimpunan. 2. Akta umum memuat ketentuan-ketentuan yang menjamin pelaksanaan Konstitusi dan kegiatan Perhimpunan. Aturan ini wajib diikuti oleh semua negara anggota. 3. Konvensi Pos Sedunia dan Aturan pelaksanaannya memuat aturan-aturan yang berlaku bagi pelayanan pos internasional dan ketentuan-ketentuan mengenai pelayanan surat pos. Akta-akta tersebut harus mengikat semua negara-negara anggota. 4. Persetujuan-persetujuan Perhimpunan dan Aturan-aturan Pelaksanaannya mengatur pelayanan-pelayanan selain pelayanan surat pos antara negara-negara anggota yang menjadi pesertanya. Persetujuan-persetujuan ini hanya mengikat negara-negara peserta tersebut. 5. Aturan-aturan Pelaksanaan, yang memuat aturan-aturan penyelenggaraan yang perlu bagi pelaksanaan Konvensi dan Persetujuan-persetujuan, ditetapkan oleh "Postal Operations Council (POC)", dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diputuskan oleh Kongres. 6. Protokol-protokol Penutup yang dilampirkan pada Akta-akta Perhimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, 4 dan 5 akan memuat persyaratan terhadap Akta-akta tersebut. Pasal VII (Pasal 25 yang diubah) Penandatangan, pengesahan, ratifikasi dan bentuk-bentuk persetujuan lainnya terhadap Akta-akta Perhimpunan 1. Akta-akta Perhimpunan yang dihasilkan Kongres ditandatangani oleh wakil-wakil berkuasa penuh dari negara-negara anggota. 2. Aturan-aturan Pelaksanaan disahkan oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal "Postal Operations Council (POC)". 3. Konstitusi diratifikasi selekas-lekasnya oleh negara-negara penandatangan. 4. Persetujuan terhadap Akta-akta Perhimpunan selain Konstitusi, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan perundang-undangan setiap negara penandatangan. 5. Bila suatu negara tidak meratifikasi Konstitusi atau tidak menyetujui Akta-akta lainnya yang telah ditandatanganinya, Konstitusi dan Akta-akta lainnya tersebut tidak berkurang keabsahannya bagi negara-negara lain yang telah meratifikasi atau menyetujuinya.

Article 8

Correction

Aksesi terhadap Protokol Tambahan dan Akta-akta Perhimpunan lainnya. 1. Negara-negara anggota yang belum menandatangani Protokol yang berlaku sekarang dapat menyetujui setiap waktu. 2. negara-negara anggota persetujuan yang Akta-aktanya telah diperbaharui oleh Kongres tetapi belum menandatanganinya, harus secepatnya ikut serta didalamnya. 3. Naskah keikutsertaan yang berkaitan dengan permasalahan pada ayat 1 dan 2 di atas dikirimkan kepada Direktur Jenderal Biro Internasional, yang akan memberitahukan Pemerintah negara-negara anggota tentang penyimpanan naskah mereka.

Article 9

Correction

Saat mulai berlaku dan masa berlaku Protokol Tambahan pada Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia. Protokol Tambahan ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1996 dan tetap berlaku dalam waktu yang tidak terbatas. Sebagai bukti, para wakil berkuasa penuh Pemerintah negara-negara anggota, telah MENETAPKAN Protokol Tambahan ini, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan masa berlaku yang sama seperti ketentuan-ketentuan yang dimasukkan ke dalam Konstitusi itu sendiri, dan mereka telah menandatangani satu naskah asli yang akan disimpan oleh Direktur Jenderal Biro Internasional. Sebuah salinannya kemudian dikirimkan kepada masing-masing negara anggota melalui Pemerintah di negara tempat Kongres diselenggarakan. Ditetapkan di Seoul,14 September 1994. Kutipan: WARTA PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1996 NOMOR 1559

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1996 tentang BADAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DI KALIMANTAN

Article 1

Article 2

Article 1

Article 2

Article 3

Article 8

Article 9

Article 8

Article 9