KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang TATA CARA PENANAMAN MODAL

KEPPRES Nomor 33 Tahun 1992

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

TATA CARA PENANAMAN MODAL

Article 1

Article 2

Correction

(1) Calon penanam modal yang akan mengadakan usaha dalam rangka UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 11 tahun 1970 mempelajari lebih dahulu daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi BKPM. (2) setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka, lokasi proyek yang dibuktikan dengan surat konfirmasi pencadangan tanah dari Gubernur Kepala daerah Tingkat I dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan, calon penanam modal mengajukan permohonan penanaman modal kepada Ketua BKPM dengan mempergunakan tata cara permohonan yang ditetapkan oleh Ketua BKPM. (3) Berdasarkan penilaian terhadap permohonan penanaman modal ketua BKPM menyampaikan permohonan tersebut kepada dengan disertai pertimbangan guna memperoleh Keputusan. (4) Ketua BKPM menyampaikan tembusan permohonan dan pertimbangan tersebut PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com kepada: a. Departemen yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan; b. Departemen Keuangan. (5) Persetujuan/Penolakan PRESIDEN mengenai suatu permohonan penanaman modal disampaikan kepada Ketua BKPM. (6) Ketua BKPM menyampaikan pemberitahuan tentang Keputusan PRESIDEN tersebut dalam ayat (5) kepada calon penanam modal. (7) Ketua BKPM menyampaikan tembusan Surat Pemberitahuan Keputusan PRESIDEN yang berlaku juga sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Sementara kepada: a. Departemen yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan; b. Departemen Keuangan; c. Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk penyelesaian hak-hak atas tanah; d. Gubernur Kepala daerah Tingkat I cq. BKPMD yang bersangkutan untuk koordinasi penyelesaian izin lokasi. (8) Apabila penanaman modal telah memperoleh Keputusan PRESIDEN berupa persetujuan penanaman modal setelah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka: a. Ketua BKPM, atas nama Menteri yang bersangkutan mengeluarkan: 1) Angka pengenal importir terbatas; 2) Keputusan pemberian fasilitas/keringanan pajak dan bea masuk; 3) Izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing Pendatang yang diperlukan; 4) Izin Usaha Tetap. b. Gubernur Kepala daerah Tingkat I mengeluarkan Izin Lokasi yang disiapkan oleh Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional setempat. c. Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat mengeluarkan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com d. Bupati/Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IBM) dan Izin UNDANG-UNDANG Gangguan (UUG)/HO. (9) Setelah memperoleh Surat Pemberitahuan Persetujuan PRESIDEN dari Ketua BKPM, penanam modal dalam waktu yang ditetapkan menyampaikan kepada BKPM Daftar Induk barang-barang modal, serta bahan baku dan bahan penolong yang akan diimpor. (10) Berdasarkan penilaian terhadap Daftar Induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Ketua BKPM mengeluarkan Ketetapan mengenai fasilitas/keringanan bea masuk dan pungutan impor lainnya. (11) Permohonan untuk perubahan atas rencana penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan PRESIDEN, termasuk perubahan untuk perluasan proyek, disampaikan oleh penanam modal kepada Ketua BKPM untuk mendapatkan persetujuannya dengan mempergunakan tata cara yang ditetapkan oleh Ketua BKPM.

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang TATA CARA PENANAMAN MODAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB Kedua

Article 2

BAB Ketiga

Article 3

BAB Keempat

Article 4

BAB Kelima

BAB II

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9