KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2002 tentang PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN DAN KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU

KEPPRES Nomor 30 Tahun 2002

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

(1) Membentuk Kejaksaan Negeri Kepanjen yang berkedudukan di Kepanjen. (2) Membentuk Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang berkedudukan di Banjarbaru.

Article 2

(1) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Kepanjen meliputi wilayah Kabupaten Malang. (2) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Banjarbaru meliputi wilayah Kota Banjarbaru.

Article 3

(1) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Kepanjen maka Kabupaten Malang dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Malang. (2) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Banjarbaru maka Kota Banjarbaru dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Martapura.

Article 4

(1) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Kepanjen yang pada saat ditetapkan Keputusan PRESIDEN ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Malang, tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kepanjen. (2) Perkara... (2) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada saat ditetapkan Keputusan PRESIDEN ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Martapura, tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru.

Article 5

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas, wewenang serta fungsi Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Kejaksaan Negeri Banjarbaru dibebankan pada anggaran Kejaksaan Republik INDONESIA.

Article 6

Penetapan tipe, tugas, wewenang, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Kejaksaan Negeri Banjarbaru ditetapkan oleh Jaksa Agung, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Article 7

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar… Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2002 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 59

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

(1) Membentuk Kejaksaan Negeri Kepanjen yang berkedudukan di Kepanjen. (2) Membentuk Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang berkedudukan di Banjarbaru.

Article 2

(1) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Kepanjen meliputi wilayah Kabupaten Malang. (2) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Banjarbaru meliputi wilayah Kota Banjarbaru.